Modus

Soal Korupsi PUPR Lamteng, Mustafa Divonis 4 Tahun Kurungan Penjara

Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, divonis empat tahun kurungan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung/WAN

Suluh.co  – Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, divonis empat tahun kurungan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama di Dinas PUPR Lampung Tengah.

Ketua Majelis Hakim Efiyanto mengatakan, terdakwa dituntut Pasal 12a UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah tentang UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHpidana pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.

Baca Juga:  Polsek Kedaton Tahan Pemabuk Jalanan

Lalu, melakukan terdakwa  tipikor bersama sama dan diancam pidana pasal 12 B UU 31 tahun 1999 tentang tipikor perubahan UU No 31 Tahun 1999 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua.

“Diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI no 21 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan dirubah dengan UU no 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana dan pasal 65 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua,” kata Efiyanto saat membacakan putusan, Senin (5/7).

Selain itu, menimbang bahwa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara tersebut.

“Hal yang memberatkan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa juga di lakukan secara berulang – ulang untuk ambisi pribadi terdakwa,” ucapnya.

Baca Juga:  Kejari Lampura Limpahkan Berkas Maya Metissa ke PN Tanjung Karang

Sedangkan, hal yang meringankan terdakwa, karena berlaku sopan selama persidangan dan  juga penanggung jawab dalam kepala rumah tangga dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mustafa selama 4 tahun kurungan penjara, denda Rp.300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, di ganti dengan kurungan selama 3 bulan,” jelasnya.

Selanjutnya, menghukum terdakwa Uang Pengganti (UP) Rp.17.140.997.000 paling lama satu bulan selama keputusan ini berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, jika tidak membayar maka harta benda disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pergantian uang tersebut. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana selama 2 tahun kurungan penjara.

Baca Juga:  Erwin Nur Saleh yang Disebut Minta Uang untuk Jatah Bulanan Polda Lampung Adalah Anggota Polri

“Menjatuhkan pidana tambahan untuk mencabut hak politik selama 2 tahun. Terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya,” tandasnya.

 

Reporter : Agung Kurniawan

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top