Bandar Lampung

Soal Izin PT LIP, Pemprov Lampung Terancam Dilaporkan ke DPR RI

Ratusan masa aksi dari 13 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Provinsi Lampung/Suluh/BAM

BANDAR LAMPUNG – Ratusan masa aksi dari 13 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (10/2).

Hal tersebut terkait izin aktivitas pengerukan tambang pasir Gunung Anak Krakatau (GAK) oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP)

Penasehat Forum Rakyat Lampung Selatan Brigjend Purnawirawan Agus Haryono Kholil mengatakan, bahwa mereka menuntut Pemprov Lampung untuk segera menghentikan dan mencabut izin operasional PT LIP yang melakukan exploitasi penyedotan pasir hitam di kawasan cagar alam GAK.

Baca Juga:  Anomali Pensiun Dini Mantan Kalapas Kalianda Muchlis Adjie

Selain itu, ia juga meminta untuk tidak menerbitkan kembali izin baru kepada perusahaan manapun dan dengan dalih apapun yang berkaitan dengan exploitasi GAK.

“Apa bila dalam waktu 10 hari Pemprov Lampung tidak dapat memenuhi tuntutan mereka, maka akan melaporkan masalah tersebut ke DPR RI dan pemerintah pusat,” tegas Agus.(BAM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top