Pendidikan

Siswa Fiktif Bakal Hambat Bantuan Operasional Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Sulpakar/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan surat edaran terkait percepatan pengisian dapodik atau data pokok pendidikan.

Terkait percepatan pengisian dapodik, ditujukan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia.

Surat edaran tertanggal 25 Oktober 2019 tersebut, menyebutkan data dapodik belum sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan atau soal keberadaan siswa fiktif bahwa yang bersangkutan masih terdata di sekolah tersebut padahal sudah pindah.

Berdasarkan pengecekan data sistem pertanggal 16 Oktober 2019, masih banyak sekolah dengan status menerima bantuan operasional sekolah (BOS) yang belum melakukan sinkronisasi dapodik.

Baca Juga:  Hadirkan Pakar Polusi Udara, ITERA Bahas Masalah Kabut Asap

Dirjen pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan, mengimbau sekolah melakukan sinkronisasi dapodik hingga 31 Okteber lalu.

Sekolah yang tidak melakukan sinkronisasi dapodik tidak akan mendapatkan bantuan operasi sekolah.

Menurut ketua kelompok kerja pendataan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Marlina, dapodik sangat dibutuhkan sebagai bahan perencanaan pendidikan dan pengambilan kebijakan strategis.

“Berdasarkan data dinas pendidikan dan kebudayaan Lampung, tercatat ada sembilan sekolah di delapan kabupaten kota yang tidak melakukan sinkronisasi dapodik. Sehingga dihapus dan ditutup,” jelas Marlina, Rabu (6/11).

Ke-delapan sekolah tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Waykanan, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

Baca Juga:  Pascasarjana Unila Kenalkan Sistem Akademik ke Magister Dan Doktoral

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Sulpakar, menyebutkan Lampung berhasil dalam melakukan sinkronisasi dapodik.

“Secara nasional, Provinsi Lampung berada di peringkat ke-sebelas dalam penyelesaian persoalan dapodik dan mendapatkan apresiasi dari komisi pemberantasan korupsi atau KPK,” ungkap Sulpakar, Rabu (6/11).(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top