Bandar Lampung

Sisi Kerugian Negara di Balik Kasus Dugaan Korupsi PT Topcars Indonesia: Pertarungan Antara KPK dan BPK

Mencari Tahu Keberadaan dan Status 2 Mobil Mewah di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur
Mencari Tahu Keberadaan dan Status 2 Mobil Mewah di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur

Direktur PT Topcars Indonesia, Aditya Karjanto, salah seorang terdakwa dalam kasus korupsi pengadaaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati oleh BP2KAD Lampung Timur Tahun Anggaran 2016. Foto: Tinus Ristanto

Suluh.co – Pengadaan Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota New Harrier untuk kendaraan dinas dari dua pejabat elite di Lampung Timur —bupati dan wakil bupati, menggunakan dana Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah [BP2KAD] Lampung Timur pada Tahun Anggaran 2016 dinilai Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung lewat dakwaannya telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp686.911.670.

Dakwaan tersebut dibantah habis-habisan oleh para pengacara dari 3 orang terdakwa lewat eksepsinya, Senin kemarin, 14 Desember 2020. Di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, mereka mengatakan dakwaan tersebut terlalu mengada-ada sebab Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] RI telah menyatakan dalam hasil audit investigatif bahwa tidak ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum di proses lelang tersebut.

Ungkapan itu meluncur dari Sopian Sitepu, pengacara terdakwa Direktur PT Topcars Indonesia; dan Japriyanto, pengacara terdakwa Suherni selaku PPK; serta Ahmad Handoko, pengacara terdakwa Dadan Darmansyah selaku Ketua Pokja ketika agenda sidang

Dari uraian dakwaan yang dibacakan, dasar keyakinan jaksa berargumentasi adanya kerugian negara dititikberatkan kepada perhitungan dari akuntan publik. Kendati begitu, surat dakwaan tersebut tetap dinilai tidak jelas dan cermat oleh para pengacara.

Bahkan, bagi Ahmad Handoko, penetapan status kepada kliennya dianggap keliru. Yang patut dijadikan tersangka bagi dia dalam proses pelelangan tersebut adalah ”pengendali kegiatan” dalam hal ini Senen Mustakim, selaku Kepala BP2KAD Lampung Timur.

“Dakwaan tidak jelas, cermat, dan lengkap, terlebih mengeni tidak adanya uraian apa sebenarnya kesalahan terdakwa sehingga menyebabkan kerugian negara. Padahal kewenangan tidak ada. Dan bukan pengendali kegiatan. Justru pengendali kegiatannya tidak dijadikan tersangka,” ungkapnya lewat keterangan tertulis kepada Suluh.co, Selasa siang, 15 Desember 2020.

Jika ditelisik lebih jauh, dakwaan jaksa tersebut didasarkan atas penyidikan Kejati Lampung yang dalam perjalanannya mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK].

Supervisi ini berlangsung sebanyak 8 kali. Di dalam supervisi ini, KPK memberikan fasilitas ke Kejati Lampung untuk berkoordinasi dengan akuntan publik terkait penghitungan kerugian negara hingga turut melakukan pengecekan dua mobil mewah tersebut.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top