Iklan
Ekonomi

Sinergi Pemprov Lampung dan BPJS Melindungi Tenaga Kerja

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, dalam acara sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang SMK3 dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Jasa Kontruksi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan anggota Poka ULP/HP

BANDARLAMPUNG – Sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, harus mampu melindungi tenaga kerja dalam melaksanakan tugas.

Sebab, hal itu termasuk dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Hal itu disampaikan langsung Gubernur M Ridho Ficardo, yang diwakili Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, dalam acara sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang SMK3 dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Jasa Kontruksi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan anggota Poka ULP, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (6/2).

Baca Juga:  Tarik Minat Investor, Nilai Tambah Sektor Industri Mulai Dikembangkan 

“SMK3 adalah upaya pemerintah dalam melindungi tenaga kerja dalam pelaksanaan tugas dan memberikan jaminan apabila terjadi hal yang tak diinginkan,” ujar Hamartoni.

Menurut Hamartoni, acara sosialisasi ini sangat penting dan krusial karena menyangkut masalah keselamatan para tenaga kerja saat berkerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman.

Untuk itu, dia berharap PPK mampu menerapkan SMK3 dalam setiap penyelenggaraan kontruksi dan perjanjian kerja sama (kontrak) untuk wajib menyaratkan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja serta bagi penyedia barang/jasa pemerintah untuk mewajibkan tenaga kerja ikut dalam BPJS ketenagakerjaan.

“Saya berharap, PPK saat tanda tangan kontrak, telah memasukkan klausal tentang jaminan keselamatan kerja. Karena hal tersebut akan sangat membantu para tenaga kerja yang bekerja, terutama yang berkaitan dengan masalah kontruksi di Provinsi Lampung,” katanya.

Baca Juga:  Pemprov Mulai Kembangkan Rencana Induk Perkeretaapian Lampung

Senada dengan Hamartoni, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, Heri Subroto, mengatakan sosialisasi ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja jasa konstruksi.

“Dengan dimulainya APBN dan APBD 2018, maka dalam proyek yang telah berjalan maupun akan dilelang, mereka wajib terdaftar sebagai perserta dalam BPJS Ketenagakerjaan guna melindungi tenaga kerja yang terlibat di proyek tersebut,” jelas Heri.

Pada kesempatan sosialisasi ini, Heri menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan harapan dalam menandatangani sebuah komitmen proyek, harus terdapat kewajiban pelaksanaan proyek guna melindungi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Jumlah tenaga kerja yang dilindungi dilihat dari proyeknya. Semakin besar proyeknya, maka yang dilindungi akan semakin banyak. Terdapat dua jenis dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian),” jelasnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi dan Gubernur Ridho Resmikan Jalan Tol Lampung, Bakauheni ke Aceh 2024 Tersambung

Heri berharap, semua pengguna proyek yang menggunakan APBN, APBD, maupun swasta dapat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan guna menanggung resiko yang terjadi terhadap tenaga kerja.

“Alhamdulillah, dalam 10 tahun, Lampung termasuk yang paling bagus dan masuk skala nasional dalam pelaksanaan jasa kontruksi karena memiliki Peraturan Daerah yang mengatur peserta jasa kontruksi,” ujar Heri.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top