Modus

Sidang Zainudin Hasan, Jaksa KPK Sebut Ada Fakta yang Tidak Dibacakan Hakim

Bupati nonaktif Lampung Selatan, Zainudin Hasan/TS/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, menyebut ada fakta sidang yang tidak disampaikan dalam putusan aliran fee yang masuk ke DPRD Lampung Selatan dan Wakil Bupati Lampung Selatan.

Kata Wawan, gratifikasi berdasarkan penerbitan izin menteri kehutanan Zulkifli Hasan atas adanya perusahaan tambang milik Zainudin Hasan di Provinsi Kalimatan, juga tidak disebut.

“Sudah kami jelaskan secara lengkap kalau ada uang yang diberikan ke Nanang Ermanto dan DPRD Lampung Selatan. Tapi diputusan tadi, kami tidak menemukan atau mendengar fakta tersebut,” kata Wawan Yunarwanto, di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis (25/4).

Wawan Yunarwanto menegaskan akan mencaritahu lagi apakah fakta yang disebutnya tadi ada di dalam surat putusan lengkap dari majelis hakim.

Baca Juga:  Pemalsuan Tandatangan RDP, Komisi I DPRD Sebut Kelalaian Staf Sekretariat

“Atau nanti diputusan lengkap ada, kami juga belum tahu yang jelas hakim tadi tidak membacakan,” tambahnya.

Dia menyebutkan fakta gratifikasi yang muncul dan terbukti dari uraian jaksa, hanya mengenai aliran dana Rp200 juta dari Thomas Ameriko untuk pembelian villa di Pulau Tegal Mas. Kemudian,  tentang pengalihan uang yang diambil Zainudin Hasan dari rekening Gatot Soeseno melalui Sudarman masuk TPPU.

“Yang ada hanya Rp200 juta yang diberikan oleh Thomas Ameriko, serta dakwaan TPPU sebatas pada pengalihan uang ke rekening Gatot Suseno dan Sudarman. Tetapi fakta Zulkifli Hasan tidak muncul,” ungkap dia.(TS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top