Modus

Siapkan Saksi Ahli, KPK Percepat Penyelesaian Kasus Korupsi di Lampung

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang/TS/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Lampung.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, mengatakan pihaknya tidak akan diam ketika melihat ada kasus Tipikor yang mandeg. Saut menyatakan pemantauan ini dilakukan oleh Tim Kordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak).

“Kita tidak diam, kita aktif menanyakan bagaimana perkembangan kasus, bagaimana kemajuannya. Dan itu timnya di situ Korsupdak,” ujar dia, Rabu (21/8).

Dia mengatakan KPK dapat mengambil alih penanganan kasus tersebut jika terkesan mandeg. Namun, proses pengambil alihan tersebut, katanya, tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa ekspos kasus terlebih dahulu.

Baca Juga:  Pelaku Penyebar Kampanye Hitam di Lamtim Masuk Bui

“Kita di Korsupdak itu ada perintah Undang Undang, sejauh apa kasus itu mangkrak di daerah. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Kasusnya apa? Harus ekspos dulu. Dari ekspos itu nanti kita lihat dulu posisi kasusnya kayak gimana, apa yang kurang,” terangnya.

Menurut dia, KPK juga tidak serta merta semena-mena dapat mengambil alih penanganan kasus dari APH lain. Sepanjang tidak ada kata “menyerah” dari APH lain, KPK pun tidak bisa berbuat banyak.

“Ketika berada di institusi lain, ketika ditangani oleh APH lain, KPK hanya bisa koordinasi, nggak bisa ambil alih begitu saja. Kecuali kalau memang mereka katakan nggak mampu dan udah nggak sanggup lagi, karena ini politiknya sangat tinggi, bapak ambil alih saja. Haa itu,” ucapnya.

Baca Juga:  Pemda Lampung Kembalikan Penerimaan Gula Pasir 1 Ton

“Nggak bisa “sini, kamu nggak bisa, saya ambil”. Itu nggak boleh. Itu namanya arogan.

Disinggung masalah tenggat waktu kapan KPK mampu meminta APH untuk melakukan ekspos kasus, Saut mengatakan tidak ada rentang waktu.

“Tidak ada batas waktunya. Selama mereka mengatakan itu akan selesai,  KPK akan melihat memantau itu kapan selesai,” timpalnya.

Secara umum dia melihat, lambatnya penanganan kasus Tipikor yang dilakukan APH lain di daerah dapat terjadi karena faktor kekurangan saksi ahli. Jika hal itu terjadi, maka KPK akan membantu menutupi kekurangan tersebut.

“Nanti akan kita datangkan saksi ahlinya dari Jakarta. Karena terkadang saksi ahli ini menentukan. Terkadang juga saksi ahli bikin confused dalam penindakan,” katanya.(LS/FS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top