Bandar Lampung

Serikat Buruh Lampung Tolak Kenaikan Upah Sebesar 8,03 persen

Serikat buruh Lampung, yang tergabung dalam PPRL menolak kenaikan upah di depan Kantor Pemprov Lampung/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Sejumlah serikat buruh Lampung, yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), menggelar aksi di kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (30/10).

Dalam orasinya serikat buruh menolak dengan tegas kenaikan upah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, PP Nomor 78 tahun 2015, mengatur tentang penghitungan upah buruh berdasarkan tingkat inflasi dan PDB Nasional yang dihitung setiap tahunnya sebesar 8,03 persen di tahun 2019 mendatang.

Parlaungan Ritonga, selaku koordinator aksi, meminta agar Pemprov Lampung, dalam menentukan upah kelayakan hidup turut melibatkan kaum buruh bersama dewan pengupahan sesuai amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ///

Baca Juga:  Kapolda Purwadi Arianto Kunjungi Universitas Lampung

“Kenaikan upah sebesar 8,03 persen yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak,” tegas Divisi Hukum dan Advokasi FSBKU Lampung ini dalam orasinya.

Selain itu, situasi perekonomian nasional yang tidak stabil ditandai fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, membuat harga kebutuhan pokok yang bisa naik kapan saja.

Untuk itu, massa buruh berharap Pemprov Lampung, memiliki keberanian untuk dapat menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan survei kehidupan yang layak. Sehingga kenaikan UMP tak hanya dari sisi nominal namun juga taraf hidup kaum buruh.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top