Bandar Lampung

Semenarik Apa Sih Kesaksian Tersangka di Korupsi Pajak Pemda Lamsel?

Semenarik Apa Sih Kesaksian Tersangka di Korupsi Pajak Pemda Lamsel?
Semenarik Apa Sih Kesaksian Tersangka di Korupsi Pajak Pemda Lamsel?

Tersangka berinisial YY pada kasus sangkaan korupsi pajak yang ditangani Kejakti Lampung saat akan ditahan, 5 Januari 2020. Sumber: Dokumentasi Kejati Lampung.

Suluh.co – Muhammad Ilyas mengutarakan bahwa ada hal menarik yang dirasanya muncul dari keterangan kliennya dan telah dicatat aparat penegak hukum yakni kejaksaan.

Kliennya adalah seorang perempuan yang bertugas sebagai ASN di Pemda Lampung Selatan [Lamsel]

Kliennya ditetapkan sebagai tersangka atau tepat pada 15 Desember 2020, atas surat penetapan tersangka yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung atas hasil proses penegakan hukum dari jaksa sebagai penyidik pada bidang tindak pidana khusus.

Kasus ini diawali dari penyelidikan jaksa dari bidang intelijen yang dilimpahkan ke jaksa sebagai penyidik pada bidang pidana khusus. Bahasa serapan yang biasa muncul di lingkungan adhyaksa, kasus ini disebut hasil dari produk intel.

Oleh korps adhyaksa, tersangka tadi disebut dengan inisial YY.

Penelusuran reporter Suluh.co lewat informasi publik yang tidak dikecualikan, nama lengkap perempuan itu adalah Yuyun Maya Saphira.

Yuyun akhirnya ditahan ke Lapas Perempuan Bandar Lampung pada 5 Januari 2020 setelah sebelumnya ia tidak hadir pada 22 Desember 2020. Pada 22 Desember itu, korps adhyaksa sudah menahan 3 orang tersangka lainnya ke Rutan Wayhui.

Tersangka berinisial YY ini juga tercatat tidak hadir pada saat dipanggil Kejati Lampung pada tanggal 29 Desember 2020.

Waktu itu, jaksa sebagai penyidik menerima informasi bahwa Yuyun terpapar Covid-19 atas medical record yang diterima dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, Sumatera Selatan.

Pada 5 Januari kemarin, ia akhirnya menghadiri panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dan sekaligus membawa dokumen asli terkait pajak minerba pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah [BPPRD] Pemda Lamsel.

“Ini cuma [permintaan keterangan] tambahan sebenarnya. Sebenarnya materi pemeriksaannya masih sama sih. Cuma ada beberapa item yang itu agak terungkap, terkait bagaimana perintah ataupun struktur.

Karena klien kita ini kan kepala bidang, yang tentu di atasnya ada semacam kepala badan atau kepala dinas,” ucap Ilyas kepada reporter Suluh.co waktu ditemui di markas adyaksa wilayah Lampung.

Ungkapan Ilyas ini menggambarkan bahwa kliennya sudah pernah diperiksa sebelumnya oleh jaksa sebagai penyidik dari bidang tindak pidana khusus pada Kejati Lampung.

”Dan ada yang menarik di dalam pemeriksaan tadi, klien kita sedikit menyebut atasan beliau,” imbuh dia.

Siapa atasan klien Ilyas yang dimaksud? “Nah tinggal teman-teman media lah yang coba dorong atau cari itu. [Karena pada dasarnya hal yang berkenaan dengan atasan kliennya] Terkait regulasi yang ada,” jawabnya.

“Yang pasti klien kami sangat apresiasi, dan kita juga akan mengikuti trail hukum yang ada. Terkait hari ini, klien kami menjadi tahanan kejaksaan tinggi,” timpalnya.

Kasus yang menjerat klien Ilyas ini oleh korps adhyaksa disebut berkenaan dengan sangkaan korupsi penerimaan pajak minerba yang nilainya Rp2 miliar.

Uang tersebut disangka tidak disetorkan ke BPPRD dan Dinas Pendapatan [Dispenda] sejak tahun 2017 sampai 2019, sehingga membuat kebocoran pada Pendapatan Asli Daerah [PAD] Pemda Lamsel.

Kepada reporter Suluh.co, Ilyas menegaskan, defenisi minerba dalam kasus ini bukan Mineral dan Batubara. Tetapi, Mineral Bukan Logam dan Batuan [MBLB].

Baca Juga:  Selain Pengusaha, Bupati Mesuji Khamami Ikut Diamankan KPK

“MBLB, mineral bukan logam dan batuan,” terang Ilyas. “Bukan pajak reklame. Enggak [bukan itu],” timpalnya kemudian.

Ilyas kepada reporter Suluh.co mengatakan, kliennya hanya menerima perintah dari atasannya.

Dari sini, Ilyas memberikan gambaran bahwa Yuyun dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga terjerat hukum berdasarkan perintah pimpinannya atau bosnya.

Setidaknya nama atasan yang diklaim telah disebutkan oleh kliennya dan diduga turut terlibat dalam kasus ini ketika kliennya menjalani pemeriksaan.

“Klien kita ini, kami duga hanya mengikuti perintah saja. Dugaannya seperti itu,” ujar dia.

Ketua Presidium Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [PERMAKI] Mustofa Ali menilai tidak ada hal yang menarik di dalam keterangan tersangka berinisial YY tersebut.

Keterangan tersebut dianggapnya hanya informasi yang sudah tergambar oleh pikiran publik secara umum. “Akan menjadi menarik apabila KPK melakukan supervisi atau bahkan melakukan pengambil alihan kasus korupsi itu sesuai dengan Perpres 102 Tahun 2020,” jelasnya saat dihubungi reporter Suluh.co, Rabu malam, 6 Januari 2020.

“Saya lebih melihat menarik itu seperti itu. Memang biasanya KPK akan melakukan supervisi kalau ada kasus tipikor yang agak rumit atau terkesan lama prosesnya atau bahkan kasus itu menarik perhatian publik,” timpalnya.

Baca Juga:  Keren! Jaksa Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi di Inspektorat Lampung Selatan

Riwayat Karir Yuyun Maya Saphira

Pada 18 November 2020, jaksa sebagai penyidik dari bidang tindak pidana khusus melakukan penjadwalan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat elite pada Pemda Lamsel.

Pertama, Kepala BPKAD Pemda Lamsel: Intji Indirati. Ia sempat juga diperiksa oleh KPK karena berkaitan dengan kasus korupsi eks bupatinya saat itu, Zainudin Hasan.

Kedua, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Lamsel: Tirta Saputra. Ketiga, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Pemda Lamsel: Yusri. Dan keempat, Kepala BPPRD Lamsel: Burhanuddin.

Dilihat dari sisi waktu, peristiwa dugaan tindak pidana korupsi ini berlangsung sejak tahun 2017 sampai 2019.

Hal ini sesuai dengan keterangan Kejati Lampung yang sempat membeberkan secara garis besar bagaimana kontruksi materi kasus korupsi ini, dari sudut pandang motif kejahatannya.

“Modus perbuatan para tersangka yaitu secara bersama-sama menagih pajak minerba dari pihak swasta dengan sistem yang salah dan kemudian tidak disetorkan ke BPPRD dan Dinas Pendapatan sejak 2017 s/d 2019.

Yang menyebabkan kebocoran pendapatan daerah kurang lebih Rp 2 miliar,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] pada Kejati Lampung Andrie W Setiawan.

Yuyun pernah tercatat menjabat Kepala Bidang Energi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemda Lamsel di tahun 2017.

Hasil penelusuran reporter Suluh.co, Qorinilwan sempat menjadi ‘bos’ di Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2017 berdasarkan hasil lelang jabatan yang diteken oleh Zainudin Hasan, Senin, 20 November 2017.

Sementara pada 27 Agustus 2019, Nanang Ermanto yang saat itu bertugas sebagai Plt Bupati Lamsel karena bupati Zainudin Hasan sebelumnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], melantik Yusri sebagai ‘bos’ di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Nah, sosok Yusri ini sendiri sudah dijadwalkan pemeriksaannya oleh penyidik seperti informasi yang tertera sebelumnya.

Kemudian, informasi lain berdasar pada dokumen yang dibaca reporter Suluh.co, pada 25 November 2019 tepatnya, Yuyun tercatat menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan di BPPRD Lamsel.

Saat itu, ia adalah anak buah dari Burhanuddin, seorang yang menduduki jabatan sebagai Kepala BPPRD Lamsel.

Baca Juga:  Warga Pasar Griya Sukarame Butuh Bantuan 

Burhanuddin saat itu dilantik oleh Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto pada tanggal 5 November 2019.

Sosok Burhanuddin juga sudah dijadwalkan pemeriksaannya oleh penyidik —di hari yang sama dengan pemeriksaan Yusri dan Intji Indriati.

Sosok Burhanuddin sebenarnya bukan orang baru di BPPRD. Burhanuddin memiliki harta senilai Rp 5,3 miliar dalam catatan laporan harta kekayaannya di KPK.

Di tahun 2017, tepat 7 November 2017 pada saat perayaan Lampung Selatan Fair 2017 yang ketika itu juga Pemda Lamsel sedang merayakan HUT ke-61— Burhanuddin mengemban tugas sebagai Kepala BPPRD Lamsel.

Dari hal-hal tadi, Yuyun Maya Saphira dalam menapaki karirnya sebagai seorang ASN khususnya di BPPRD Lamsel, telah tercatat dua kali menjadi anak buah dari Burhanuddin.

Saat tersangka YY ditahan, Kejati Lampung menduga bahwa yang bersangkutan memiliki peran sebagai orang yang memberikan instruksi di balik kasus korupsi pajak minerba ini.

“Dia ini kami duga berperan sebagai penggerak anggota lainnya yang sudah ditahan kemarin. Dia ini [YY] masih menjabat kabid [kepala bidang] BPPRD Lampung Selatan,” tutur Kasi Penkum pada Kejati Lampung Andrie W Setiawan pada 5 Januari 2020.

“Dia kami duga yang menggerakkan, agar [pajak minerba] tidak disetorkan,” terang Andrie berdasarkan sangkaan jaksa sebagai penyidik dan informasi yang diterimanya dari bidang pidana khusus pada Kejati Lampung.

Selasa malam, 5 Januari 2020, Kasi Penkum pada Kejati Lampung Andrie W Setiawan menyarankan agar para tersangka pada kasus korupsi ini —yang kini berada pada tingkat penyidikan— untuk mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator atau JC.

Anjuran pengajuan JC ini bukan hal khusus sebenarnya. KPK kerap menyuguhkan opsi pengajuan JC kepada para tersangka yang kasusnya sedang ditangani lembaga antirasuah itu.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top