Iklan
Bandar Lampung

Seluruh Staker di Provinsi Lampung Diminta Selesaikan LHKPN

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis/LS

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov)Lampung, meminta para penyelenggara negara dapat segera menyelesaikan kewajibannya dengan memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kemarin sudah dilakukan rapat evaluasi terkait LHKPN, nanti kita akan  mengundang kembali satuan kerja terkait, seperti Inspektorat, bidang kepegawaian dan bidang hukum, agar hal yang memang belum disampaikan dapat segera diselesaikan,” papar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, Minggu (15/7).

Ia menambahkan, LHKPN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh penyelenggara negara, karena itu merupakan bentuk transparansi keuangan pejabat negara.

“Mudah-mudah dalam waktu yang tidak begitu lama, LHKPN Provinsi Lampung sudah bisa diserahkan ke KPK RI,” harapnya.

Baca Juga:  Carut Marut Pemilu 2019, Mahasiswa Labrak Kantor KPU Lampung

Hamartoni menjelaskan, untuk Provinsi Lampung terdapat 50 satuan kerja, dan 58 pejabat eselon II.

“Itu sudah menjadi kewajiban mereka untuk melaporkan harta kekayaannya, seperti yang dikemas dalam regulasi di KPK RI,” jelasnya.

Terkait kehadiran Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) ke Provinsi Lampung baru-baru ini, Hamartoni mengatakan, hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan rapat ini.

“DJKN hadir kesini kemarin atas dasar membangun sinergitas antara pemerintah provinsi dan pusat, agar hubungannya semakin harmonis, sehingga kedepan, kepentingan pemerintahan lebih mudah dilaksanakan,” tukasnya.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top