Ekonomi

Sebay Lampung Sebut Hak Perempuan Produsen Pangan di Pesisir Kota Terancam 

Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, mengadakan dialog publik tentang kebijakan perlindungan hak perempuan produsen pangan di wilayah Pesisir Kota  Bandar Lampung/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Organisasi Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, mengadakan dialog publik tentang kebijakan perlindungan hak perempuan produsen pangan di wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung, di Wisma Nuwono Tasya, Rabu (7/11).

Dialog ini turut menghadirkan, anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Erika Novalia, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, Debi Hardian, Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan, Arieska Kurniawaty  dan perwakilan masyarakat Pesisir Teluk Bone, Cungkeng Samsiah.

Samsiah bersama perempuan cungkeng lainnya, merupakan pejuang produsen pangan yang berprofesi sebagai nelayan yang memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian.

Baca Juga:  Rayakan HUT ke-54, PGN Fokus Jalankan Peran Sub Holding Gas

Menurutnya, wilayah pesisir yang selama ini dipandang kumuh kendati mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk ditata ulang kembali agar lebih baik lagi dengan adanya relokasi, dikhawatirkan akan mengancam hak-hak perempuan produsen pangan di wilayah pesisir.

Namun, kekhawatiran Samsiah akan relokasi ditepis oleh Erika Novalia, selaku anggota dewan Komisi III yang membidangi tata kota dan pemukiman perumahan.

“Justru Pemkot Bandar Lampung berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan pesisir melalui perda nomor 4 tahun 2017, tentang pemukiman kumuh. Dimana salah satu programnya adalah peningkatan kreatifitas perempuan pesisir dan masyarakat sekitarnya seperti memfasilitasi alat pengolahan ikan,” ungkap Erika.

Selain itu pemkot juga telah membangun infrastruktur jalan serta mengadakan perbaikan sanitasi.

Baca Juga:  PDAM Way Rilau Mulai Pasang Saluran Pipa Refesfois Bulan Ini  

Ditempat yang sama, Armayanti Sanusi dari Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, berharap melalui dialog publik ini, pemerintah dapat memahami permasalahan yang dialami oleh masyarakat tepi laut khususnya warga Pesisir Teluk Bone Cungkeng.

“Proyek kotaku yang digagas oleh pemerintah justru mengancam keberlangsungan perempuan produsen pangan di wilayah pesisir yang menjadikan laut sebagai sumber penghidupan,” tukas Armayanti.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top