Bandar Lampung

Riwayat Slamet Riadi Tjan: Kontraktor Asal Lampung, Residivis Tipikor hingga Manipulator Saksi KPK (Bagian II)

Riwayat Slamet Riadi Tjan: Kontraktor Asal Lampung, Residivis Tipikor hingga Manipulator Saksi KPK (Bagian II)
Riwayat Slamet Riadi Tjan: Kontraktor Asal Lampung, Residivis Tipikor hingga Manipulator Saksi KPK (Bagian II)

Slamet Riadi Tjan berkaca mata sedang berswafoto di meja makan. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Produk ini merupakan ulasan lanjutan dari bagian I. Baca di sini [Riwayat Slamet Riadi Tjan Bagian I]

Baru-baru ini. Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] ‘meneror’ Slamet Petok. Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa yang bersangkutan diperiksa, Rabu, 6 Januari 2020, karena diduga melakukan manipulasi ke setiap saksi-saksi.

Saksi-saksi yang diduga dimanipulasi Slamet Petok ini berkaitan dengan kasus korupsi jilid II pada Pemda Lampung Selatan [Lamsel]. Di kasus ini, Slamet Petok diperiksa untuk berkas kasus tersangka bernama Hermansyah Hamidi.

Di dalam uraian perkara Hermansyah Hamidi, KPK menduga eks Kadis PU-PR Lamsel ini telah menerima suap dari paket proyek di Dinas PU-PR pada Tahun Anggaran 2016 sampai 2017.

Juga ada tersangka lain bernama Syahroni yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap atas paket proyek di Dinas PU-PR Lamsel Tahun Anggaran 2016 sampai 2017.

“Didalami keterangannya terkait adanya dugaan tindakan saksi yang mengatur dan mempengaruhi keterangan dari para saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK,” ujar Ali Fikri menjelaskan alasan pemeriksaan Slamet Petok kepada reporter Suluh.co, Kamis, 7 Januari 2020.

Anggapan bahwa KPK hanya ‘meneror’ Slamet Petok tak sepenuhnya keliru.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Kota Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan bahwa KPK semacam enggan menyampaikan peringatan kepada Slamet Petok bahwa ada aturan hukum yang mengatur dan mengancam seseorang apabila diduga kuat merintangi proses penegakan hukum. Konteks yang diulas Chandra ini tertera pada Pasal 21 UU Tipikor.

Baca Juga:  Keren! Kejari Tuba Tetapkan 1 Tersangka Korupsi untuk Anggaran Dinas Pendidikan

Chandra Muliawan meminta KPK untuk tidak juga hanya sebatas menyampaikan indikasi-indikasi dugaan perintangan yang sudah 2 kali tercatat di dalam proses penanganan kasus korupsi berkait pengadaan proyek di Lamsel itu.

Selain Slamet Petok, KPK juga sebelumnya sudah mempublikasikan dugaan perintangan yang dilakukan seorang advokat bernama Sopian Sitepu.

Tak heran bila publikasi-publikasi KPK ini hanya sebatas ‘bluffing’ tanpa tindakan yang konkret, seperti halnya yang dilakukan KPK ketika menetapkan tersangka yang diduga merintangi kerja-kerja KPK pada kasus Setya Novanto.

“[Kita minta ini] Tuntas. Terhadap pihak-pihak yang terlibat dari pokok permasalahan korupsinya juga penting dituntaskan,” ucap Awang sapaan akrabnya kepada reporter Suluh.co, Kamis, 7 Januari 2020.

Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [PERMAKI] mengingatkan KPK agar berpikir logis dalam melihat kejadian-kejadian perintangan kerja-kerja daripada lembaga khusus yang dibentuk untuk mengulas habis-habisan tentang Tipikor.

Ketua Presidium PERMAKI Mustofa Ali mengajak KPK agar mampu merawat nalar dan akal sehat publik ramai. Sebab, konteks dugaan perintangan yang dilakukan Slamet Petok perlu disikapi karena ada main factor yang kental bahwa Slamet adalah seorang residivis Tipikor.

“Kasus awal dari yang bersangkutan cuma 1 dari beberapa hal yang berkait dengan indikasi kecurangan dalam mendapatkan paket proyek. Di Bandar Lampung, katakanlah ia hanya sebatas ketahuan bermasalah pada pengadaan jalan Sentot Alybasa pada tahun 2016.

Baca Juga:  Penyidik KPK Garap Dugaan Aliran Korupsi PT DI ke Setneg

Nah padahal, KPK mendapati bahwa di Lamsel, ada praktik curang yang telah berlangsung pada tahun 2016 sampai 2018. Artinya apa? Ini gambaran bahwa ada semacam behaviour, kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam urusan praktik culas mendapatkan proyek,” kata Mustofa saat dihubungi reporter Suluh.co, Kamis malam, 7 Januari 2020.

Nah kata Mustafa, publik berharap ada suatu regulasi yang cukup ekstra agar para kontraktor-kontraktor yang nyata-nyata mendapat proyek dengan praktik curang, agar tetap diawasi. Pemda-pemda pun diharapkan turut bersinergi atas persoalan tersebut.

“Jadi jangan hanya melakukan black list pada perusahaan si kontraktor itu saja. Bila perlu, kita dorong agar dimiskinkan juga sehingga tidak muncul niat-niat begitu. Ini harapan kita tentunya,” ungkapnya.

Mustofa mengulas tentang konstruksi perkara yang sedang ditangani oleh KPK di korupsi jilid II pada Pemda Lamsel ini.

“2 Tersangka tadi ditetapkan sebagai penerima suap yang mana setorannya diberikan kepada bupati sebelumnya. Dan kasus bupati tadi sudah berkekuatan hukum tetap. Lalu, sampai sekarang KPK belum menetapkan tersangka pemberi suap kepada 2 orang tadi? Kan sampai sekarang belum ada penetapan,” tegas dia.

Ia memberikan pandangannya berkait dengan kinerja KPK yang mesti harus didorong pada konteks memberikan harapan sekaligus merawat pandangan publik luas.

Baca Juga:  Banyak Kursi Kosong Hiasi Kampanye Arinal Nunik di Pringsewu

“Kan tak mungkin, seorang kontraktor yang dulunya ada di kasus bupati tadi cukup menjadi tersangka pemberi suap? Ini bicara soal waktu terjadinya tindak pidana.

Penyuap sebelumnya cuma menyuap berapa ke bupati? Padahal kita tahu, gratifikasi ke bupati itu ratusan miliar. Lah, kemana pemberi-pemberi suap lainnya itu? KPK ini juga harusnya agak berpikir konstruktif. Malu lah sama usia dan kemampuan serta anggaran yang ada,” ketusnya.

“Bila nanti KPK tidak ada menetapkan tersangka pemberi suap. Maka sudah sepatutnya, mereka yang dalam proses sidang terindikasi kuat memberi atau menerima suap dalam perkara itu, memberikan hormat yang setinggi-tingginya ke kontraktor bernama Gilang Ramadhan.

Juga Pemda Lamsel harus juga berterimakasih ke dia, karena berkat dia, kasus yang ditangani KPK itu akhirnya memberikan dampak seperti diterimanya hibah miliaran rupiah atas penyitaan KPK di dalam kasus bupati sebelumnya,” imbuhnya.

Tamat!

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top