Bandar Lampung

Ririn Kuswantari Terima Rekomendasi Sanksi Perihal Tanda Tangan Palsu   

Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung, Abdullah Fadry Auly/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung, mengeluarkan dua rekomendasi terkait persoalan pemalsuan surat dengan menscanning tanda tangan Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman, beberapa waktu lalu.

Hal ini berdasarkan rapat internal BK DPRD Lampung dan akan disampaikan ke pimpinan dewan pada Rabu (31/10) mendatang.

Ketua BK DPRD Lampung, Abdullah Fadry Auly, menyampaikan, berdasarkan hasil rapat internal, BK DPRD Lampung mengeluarkan rekomendasi ke pimpinan dewan untuk memberikan sanksi kepada Ririn Kuswantari selaku ketua komisi I DPRD Lampung.

“Sanksi itu berupa administratif maupun evaluasi terhadap keberadaan yang bersangkutan (Ririn) dalam memimpin Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Lampung,” tegas Abdullah, Selasa (30/10).

Baca Juga:  Dinas Sosial Beri Binaan 163 LKS se-Lampung.

Rekomendasi kedua, BK meminta pimpinan DPRD untuk memberikan sanksi administrasi kepada staf komisi I Joko Purwanto sesuai peraturan yang berlaku.

Pihaknya juga menyerahkan ke pimpinan DPRD Lampung, apakah persoalan ini nantinya akan ditindaklanjuti secara hukum atau tidak.

“Kita (BK) menyerahkan sepenuhnya ke pimpinan DPRD. Karena BK bertugas membantu pimpinan untuk menjaga marwah lembaga dan anggota DPRD,” ujar politisi PAN ini.

Sementara itu, ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk menyimpulkan rekomendasi dari BK DPRD Lampung tersebut.

“Kita berharap rapim ini bisa dihadiri oleh lima unsur pimpinan DPRD Lampung,” katanya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua IV DPRD Lampung, sekaligus koordinator Komisi I, Johan Sulaiman, mengirimkan surat kepada unsur pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan (BK) terkait permasalahan dugaan pemalsuan tanda tangan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (15/10) lalu.

Baca Juga:  Ketua DPRD Lampung Minta Semua Jajaran Legislatif Galang Dana Korban Gempa Palu

Menindaklanjuti hal itu, BK memanggil beberapa pihak terkait, diantaranya, anggota komisi I DPRD Lampung, Apriliati, Suprapto dan I Made Suarjaya.

Pemeriksaan kembali dilanjutkan dengan memanggil tiga orang staf Komisi I DPRD Lampung, diantaranya  Joko Purwanto, Beni Mulya dan Ariansyah. Selanjutnya, BK juga memanggil ketua komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top