Bandar Lampung

Respons untuk KPK di Balik Penetapan Lokasi Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Respons untuk KPK di Balik Penetapan Lokasi Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Respons untuk KPK di Balik Penetapan Lokasi Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dalam 14 hari ke depan akan menyusun surat dakwaan untuk kasus dugaan gratifikasi mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Rangkaian selanjutnya adalah, KPK akan melimpahkan berkas perkara Mustafa untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang.

Keterangan ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan KPK pasca melaksanakan pelimpahan tersangka berikut barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum [KPU].

“Dalam waktu 14 hari kerja [KPK] akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor Tanjung Karang,” ungkap Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Jumat, 18 Desember 2020.

Mustafa sebelumnya sudah dijerat KPK lewat Operasi Tangkap Tangan [OTT]. Pada perkara tersebut, Mustafa disidangkan di Jakarta dengan dalil atau pertimbangan yang diberikan Polda Lampung karena saat itu akan berlangsung kontestasi Pilgub Lampung 2018. Mustafa adalah salah satu calon kontestan saat itu.

Menyikapi penempatan sidang Mustafa di Lampung, PN Tipikor Tanjungkarang menyiapkan langkah-langkah yang seperti biasa berjalan. Mulai dari pengecekan berkas perkara hingga melakukan perencanaan penetapan hakim.

“Seperti biasanya, kita cek berkas perkara dan nanti penetapan hakim akan ditetapkan oleh ketua pengadilan. Tentu kami akan siap menindaklanjuti proses penanangan hukum selanjutnya pada perkara ini,” tutur Juru Bicara PN Tipikor Tanjungkarang Hendri Iriawan saat dihubungi Suluh.co, Jumat sore.

Penetapan lokasi persidangan yang dilakukan KPK ini dinilai praktisi hukum telah menjawab keinginan publik di Provinsi Lampung. Begitu penilaian yang meluncur dari Sukriadi Siregar.

Kepada Suluh.co, Sukriadi Siregar menyatakan keputusan pimpinan KPK telah sesuai dengan dalil-dalil hukum yang tertuang di dalam KUHAP. Sebelumnya Sukri, panggilan akrabnya, sudah pernah menyatakan apa-apa saja yang mendalil hukum yang dimaksud, seperti yang dilaporkan Fajar Sumatera.

“Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu. KPK memang perlu mempertimbangkan penempatan proses persidangan untuk kasus ini. Saya kira pimpinan KPK telah memberikan rasa optimisme kepada masyarakat yang benar-benar ingin melihat jalannya kasus ini,” terangnya.

“Keputusan ini baik bagi KPK, dan bernilai positif. Artinya KPK menjawab apa yang diharapkan publik. Karena jika tidak digelar di Lampung, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, ada kekhawatiran publik yang timbul kepada KPK bahwa lembaga tersebut seperti tidak percaya dengan lembaga peradilan di Lampung,” timpalnya.

Ketua Presidium Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau PERMAKI Mustofa Ali menyarankan, agar KPK berpikir dan bertindak selaras dengan apa yang disangkakan kepada Mustafa.

“KPK hari ini kita tahu telah mempersangkakan pasal yang berkenaan dengan gratifikasi. KPK kita harap merawat logika publik, bahwa harus ada pengembangan atau minimal pembuktian KPK atas sangkaan gratifikasi itu tadi

Ketika terbukti gratifikasi, harus ada alur selanjutnya misalnya pengembangan ke TPPU. Atau setidak-tidaknya kita ingin agar KPK mempertontonkan kepada publik ke mana saja aliran gratifikasi itu dialirkan yang bersangkutan. Tentu bicara pengembangan, kita kembalikan kepada prinsip follow the money dan keputusan penyidik yang kita kira penyidik KPK mumpuni untuk persoalan-persoalan itu,” ucap Mustofa Ali.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top