Iklan
Politik

Rektor UIN Raden Intan Ancam Pecat Direktur Rakata

Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof Mukri/Ist

BANDAR LAMPUNG – Hasil survei Rakata Institute tak ayal menyeret Prof Mukri, selaku Rektor UIN Radin Intan Lampung.

Ditanya soal anak buahnya yang dinilai sebagian orang menjadi ‘pemain bayaran’ dalam kontestasi Pilgub 2018?

Ternyata tak membuat Ketua NU Lampung ini menjadi kehilangan konsentrasinya.

“Toh ada aturan. Kenapa harus pusing-pusing,” ujar Mukri via pesan WhatsApp, Rabu (18/4).

“Kalau  Eko melanggar, kan ada Bawaslu sebagai wasit,” ujarnya.

Makin tegas sikap Mukri jika, apa yang dilakukan Eko selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar.

“Kalau ASN  melanggar baku aturannya. ASN dilarang jadi tim sukses (TS) atau berpolitik praktis atau aksi dukung mendukung,” urainya.

“Meski demikian, apa yang dituding ke Rakata Institute dalam hal ini Eko, harus dibuktikan secara datatif dan meyakinkan,” pungkasnya.

Diketahui lembaga survei Rakata Institute merilis Pilgub Lampung tanpa kehadiran pasangan calon petahana M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri pada pilgub 27 Juni 2018 di Wiseman Cafe Pahoman, Bandar Lampung, pada Kamis (12/4) lalu.

Baca Juga:  Politik Uang Arinal-Nunik, Dilaporkan Dua Tim Paslon Cagub Lampung

Akademisi politik Universitas Lampung, Yusdianto, menilai hasil survei tersebut terindikasi asal-asalan dan sekedar gerakan menggiring opini publik terhadap salah satu kandidat.

Keterlibatan Eko Kuswanto dalam survei paslon Pigub Lampung terlihat jelas. Padahal sebagai ASN sekaligus akademisi, sesuai aturan perundang-undangan tidak boleh mendukung salah satu paslon.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar juga menegaskan, berdasarkan undang-undang dalam pelaksanaan Pilgub Lampung seluruh ASN harus bersikap netral. Tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon.

 

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegas pria yang akrab disapa Iskardo ini.

Selain UU, kata Iskardo, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Juga:  Berani Buktikan Politik Uang, PDIP Bandar Lampung Beri Imbalan 5 Juta  

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” kata Iskardo.

Bila ada aduan terkait dugaan keterlibatan ASN bawaslu siap proses, jika terbukti yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pemberhentian dari ASN.

“Pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jadi prosesnya tidak panjang seperti PP Nomor 53 tahun 2010. Lisan dulu, tertulis dua kali, ya kepanjangan. Jika ASN terbukti melanggar netralitas, sidang selesai, kemudian diberhentikan sementara,” tegas Iskardo.

Sementara itu, Eko Kuswanto mengakui statusnya sebagai ASN yang ditugaskan untuk mengajar di kampus UIN Raden Intan Lampung.

Baca Juga:  KPU Lampung Didesak Tindak Rakata Institute

Ia pun tidak mempermasalahkan statusnya sebagai ASN melakukan riset elektabilitas paslon gubernur Lampung.

“Boleh seorang dosen melakukan riset, asalkan tidak bertentangan dengan rambu-rambu,” kata Eko Kuswanto.

Ia beranggapan, rilis hasil survei yang dilakuknya beberapa waktu lalu tidak membawa status ia sebagai ASN. Melainkan kapasitas dia sebagai direktur eksekutif lembaga survei rakata institute.

“Survei ini sendiri dilakukan oleh lembaga saya. Jadi tidak ada hubunganya dengan kampus UIN Raden Intan Lampung,” pungkas dia.(FS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top