Iklan
Bandar Lampung

Rasionalisasi Anggaran Pemprov Lampung Sepihak

Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal/BO

BANDAR LAMPUNG – Rasionalisasi anggaran APBD tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, diakui DPRD tidak berkoordinasi terlebih dahulu dan sepihak.

Surat perintah rasionalisasi tanggal 1 Juli lalu nomor 903/1166/VII.02/2016 yang di tanda tangani Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, belum ada pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) Eksekutif.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, sejatinya rasionalisasi dilakukan pada saat pembahasan APBD Perubahan (APBD-P).

“Sampai saat ini belum ada pembahasan di DPRD, karena rasionalisasi dibahas pada saat pembahasan APBD-P, setelah DPRD mengesahkan pertangungjawaban APBD 2018, ” jelas Dedi Afrizal, melalui pesan Whatsapp, Senin (29/7).

Baca Juga:  Atasi Sampah, Pemprov Perkuat Regulasi

Disinggung tidak dipangkasnya anggaran sekretariat sebesar Rp10 miliar, Ia mengatakan hal itu menyesuaikan dengan kebutuhan.

”Terkait anggaran sekeretariat akan dilihat sesuai kebutuhan,“ tukas Dedi.

Diketahui, Pemprov Lampung, melakukan rasionalisasi karena kebingungan menggali potensi PAD dan langkah yang dianggap tepat dengan memangkas seluruh anggaran OPD dengan melakukan pembatalan kontrak dan mengurangi volume kegiatan.(LS/KI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top