Bandar Lampung

Rasionalisasi Anggaran DKP Pangkas Kepentingan Rakyat Hingga Rp 65 Miliar

Dermaga Lempasing/Net

BANDAR LAMPUNG – Sempat disoal terkait pembangunan dermaga tiang pancang di Pantai Lempasing dan kinerjanya yang buruk oleh Komisi II DPRD Lampung. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung, mulai terbuka.

Hal ini setelah sekian lama dinas tersebut terkesan tertutup kepada wartawan.

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Makmur Hidayat, mengatakan, pembangunan dermaga tiang pancang di Pantai Lempasing akan menelan dana Rp20 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Jadi ada dua anggaran. Sebelah kanan anggaran dari DAK dan kiri dari APBD murni. Gak ada yang tumpang tindih dan pindah-pindah,” kata Makmur, Rabu (24/7).

Baca Juga:  DPRD Minta Pengembang Maksimalkan JTTS Saat Arus Mudik

Pembagian dana Rp20 miliar ini, kata dia, Rp9 miliar dari APBD murni dan Rp3,9 miliar memakai anggaran DAK. Kendati demikian, Makmur enggan merinci secara detail pemanfaatan total anggaran tersebut.

“Kan ada dermaga untuk docking, bangunan kantor, musholla dan lainnya. Total semua Rp20 miliar,” ucapnya.

Di lain sisi, ia menjelaskan, penggunaan dana DAK ini tidak ada masalah.

“Konsep dari awal memang seperti itu. Karena DAK harus segera dilaksanakan, mengingat kalau lewat tanggal 21 tidak ada kontrak, maka dana itu harus dibalikan,” tegasnya.

Meski demikian, berdasarkan pernyataan Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso, perintah rasionalisasi anggaran pembangunan dermaga Lempasing itu justru datang dari Sekretaris Daerah Pemprov Lampung.

Baca Juga:  Komisi II DPRD Lampung Sebut Pemprov Keteteran Urus Sembako

Menurut Joko, DKP Lampung tidak memiliki wewenang untuk merasionalisasi anggaran sebelum berkoordinasi bersama DPRD Lampung.

“Itu bukan wewenang mereka untuk merasionalisasi. Tetapi itu dibicarakan antara TAPD dan anggota DPRD untuk dibicarakan terkait rasionalisasi yang seperti apa,” kata Joko kepada awak media usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak DKP, Rabu (24/7).

Dikatakan Joko, pihaknya mengakui sepakat adanya rasionalisasi, tetapi bukan untuk program yang menyentuh rakyat.

“Tetapi kalau program yang menyentuh rakyat tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan,” timpalnya.

Alasan DKP  merasionalisasi, kata dia karena melaksanakan perintah untuk merasionalisasi.

“Perintah dari pemda, dari sekdaprov katanya. Jika begitu harusnya berkoordinasi dulu bersama DPRD Lampung. Karena kegiatan ini direncanakan bersama-sama. Jadi jika ada sepihak yang memutuskan, maka itu tidak bagus,” tandas Joko.(BM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top