Bandar Lampung

Ramai Soal Pajak Parkir RS Abdul Moeloek, Pemkot dan Pemprov Kompak Merujuk Surat Kemenkeu

Petugas BPPRD Bandar Lampung, menyegel loket parkir di RS Abdul Moeloek/Suluh/BAM

BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, bersikeras bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Tanjungkarang, harus membayar tunggakan pajak parkir mereka sejak tahun 2017 senilai Rp750 juta.

Dia juga menolak landasan surat Kementerian Keuangan tertanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dirjen Kemenkeu Lisbon Sirait.

Yang menyebutkan bahwa lahan parkir yang dikelola PT Hanura Putra di sana bukan kategori usaha sehingga bebas pajak.

Keteguhan sikap wali kota ini berdasarkan surat penjelasan yang juga diterbitkan oleh Dirjen Kementerian Keuangan tertanggal 26 April 2018.

“Tempat parkir di rumah sakit tersebut disewakan pada pihak swasta berdasarkan perjanjian maka menjadi objek pajak parkir,” tegas Herman HN, Kamis (19/12).

Baca Juga:  Puluhan Massa Kampung Pasar Griya Kembali Sambangi Kantor Pemkot Bandar Lampung

Nampaknya dualisme surat inilah yang juga membuat Kabag Perlindungan dan Pengembangan SDM RSUD Abdul Moeloek, Anindito, menilai perilaku jajaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemkot Bandar Lampung melecehkan Gubernur Lampung.

Anindito menduga, perilaku tak etis yang ditunjukan jajaran Pemkot Bandar Lampung tersebut dilatarbelakangi terhentinya setoran pajak parkir pada 2017.

“Sedangkan pengalihan setoran tersebut sudah berdasarkan kajian mendalam dan landasan aturan yang kuat,” tukasnya, katanya, Rabu (18/12) kemarin.

Sebelumnya, BPPRD Bandar Lampung, menyegel loket parkir di RS Abdul Moeloek.

Mereka pada Selasa (17/12) lalu, dinilai tanpa izin dan hak yang jelas telah melakukan penyegelan dengan menempelkan stiker di loket parkir.

Baca Juga:  Ribuan Perawat Kepung PN Kotabumi Minta Jumraini Dibebaskan

Lalu, aksi serupa terulang pada Rabu kemarin. Dengan alasan bahwa stiker dan plang yang mereka pasang sehari sebelumnya dicopot.

Pada sisi lain, Gubenur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan akan meminta penjelasan jajarannya terkait hal ini.

Sementara itu, anggota DPRD Lampung Fraksi PDIP Aprilliati, juga ikut menyoroti soal penunggakan pajak seperti yang disangkakan harus ada pengkajian lebih lanjut.

“Kan menurut pihak ketiga sudah bayar pajak dan sudah disetorkan. Mungkin harus cek dan ricek juga, jangan sampai masalah ini semakin berlarut-larut,” ujar Aprilliati, melalui sambungan telepon, kemarin.

Ia juga menilai, seharusnya Pemkot dan Pemprov Lampung saling berkoordinasi masalah ini. Khususnya, apakah pihak ketiga ini sudah membayar pajak atau belum.

Baca Juga:  PPRL Tolak Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat

“Jangan sampai hal ini mengganggu pelayanan masyarakat. Parkir memang wilayahnya pemkot, jadi perlu ada data yang akurat. Karena wajib pajak mempunyai hak klarifikasi,” tandasnya.(BAM/WAN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top