Iklan
Politik

Rakyat Lampung : Kami Tak Mau Punya Gubernur Kacung SGC

Masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB), menggelar aksi, di depan Kantor Gakkumdu Provinsi Lampung/DD

BANDAR LAMPUNG – Ribuan masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) kembali menggelar aksi, di depan Kantor Gakkumdu Provinsi Lampung, Kamis(19/7).

Aksi ini untuk menyuarakan agar para penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) dan menggelar ulang pilgub 27 Juni 2018 lalu.

“Kehadiran kita disini untuk menegakan kedaulatan rakyat yang sudah dibeli oleh Arinal-Nunik, dengan memakai uang SGC, seharusnya kita malu,” kata salah satu koordinator aksi, Muslimin, Kamis (19/7).

Selain itu, Gakkumdu juga dinilai gagal melaksanakan UU pemilu. Pasalnya, dengan anggaran yang dikabarkan mencapai setengah triliun. Namun tidak mampu menghasilkan pemilu yang jujur, adil dan bersih.

Baca Juga:  Legislatif Minta KPU dan Bawaslu Lampung Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub 2018

“Proses pemilu berjalan tidak baik dan tidak benar sehingga Provinsi Lampung berada dalam situasi darurat politik uang,” tegasnya.

“Saya juga sangat mencurigai Bawaslu sudah disuap sejak awal. Para penyelenggara pemilu dikabarkan telah menemukan uang sekitar Rp200 miliar yang kabarnya akan dibagikan ke masyarakat,  tetapi tidak ditindaklanjuti, kemana uang itu. Masuk angin kah,” ungkap Muslimin.

Sementara itu, salah satu perwakilan masyarakat Pesisir Barat, mengatakan bahwa pihaknya telah sepakat meminta lembaga penyelenggara pemilu agar tidak masuk angin untuk membatalkan paslon nomor tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.

“Kami tidak mau memiliki gubernur sebagai kacung PT. SGC yang kemudian masyarakatnya nanti menjadi budak. Maka kami minta keputusannya batalkan,” ujarnya.

Baca Juga:  Alzier dan Yozi Rizal Dijadwalkan Jadi Pembicara Diskusi Lampung Darurat Politik Uang

Selain itu, ia mempertanyakan kinerja dari para pengawas pemilu, baik Panwaslu dan Bawaslu. Dengan adanya temuan dugaan politik yang ada dilaporkan, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan alasan belum memiliki alat bukti yang cukup.

“Kalau ada masyarakat yang mengadu, harus ada saksi, barang bukti dan pemberi. Apa jadi pekerjaan Bawaslu dan Panwaslu, kenapa tidak mati saja sekalian. Kalau memang tidak mampu, kenapa tidak meminta bantuan dari polisi untuk mengawal tegaknya demokrasi,” ucapnya lagi.

Ia berharap Gakkumdu bisa bersikap dengan menegakan UU Pemilu dengan mendiskalifikasi paslon Arinal-Nunik. Karena, kalau tidak, dikhwatirkan pengadilan rakyat yang akan bergerak seperti peristiwa 1998 lalu.

“Jangan sampai pengadilan rakyat terjadi dan jangan sampai peristiwa tahun 1998 kembali terulang karena tatanan Lampung telah di acak – acak oleh PT SGC,” sesalnya.(LS)

Baca Juga:  Rakhmat Husein Was-was Pansus Pilgub Lampung Bias

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top