Iklan
Politik

Rakhmat Husein Was-was Pansus Pilgub Lampung Bias

Lautan massa dari berbagai kabupaten/kota demo sidang politik uang yang digelar Bawaslu Lampung di Kantor Gakkumdu Lampung, Jl. Sudirman, Kota Bandar Lampung, Senin (9/7/18)/Net

BANDAR LAMPUNG – Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) mempertanyakan kinerja pansus politik uang oleh DPRD Provinsi Lampung. Selain itu, mereka (DPRD) harus sanggup mempertanggung jawabkannya, mengingat dana pembentukan dan operasionalnya memakai APBD.

Ketua KRLUPB Rakhmat Husein DC, menyesalkan kinerja pansus yang belum juga memparipurnakan keputusan hingga Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024, dengan terindikasi pembiasan.

“Padahal pembentukannya menggunakan uang APBD, dan individu yang terlibat di dalamnya berasal dari kalangan dewan sendiri,” kata dia, semalam.

Baca Juga:  Sertijab, Kapolda Lampung Tantang 6 Kapolres Baru

Harusnya hal ini tak perlu terjadi mengingat pada beberapa fase mereka telah memanggil banyak pihak terkait demi menelusuri dugaan politik uang yang menjadi landasan berdirinya pansus tersebut.

Selain itu, pihak DPRD harus segera mengumumkannya supaya tidak ada kegelisahan dari masyarakat terkait kinerja dari pansus itu sendiri.

“Jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi catatan buruk bagi anggota legislatif yang ada di DPRD Provinsi Lampung,” tegas Rakhmat.

Pihaknya mengaku, akan intens mengkritisi anggota DPRD Lampung yang telah membentuk pansus dengan menggunakan uang APBD agar tak muncul kesan memainkan perasaan masyarakat Lampung.

Padahal, masyarakat nantinya bakal menerima apapun hasil dari kinerja pansus tersebut sekalipun memutuskan Arinal-Nunik tidak bersalah.

Baca Juga:  Bersama Rakyat Lampung, Alzier Bakal Laporkan Bawaslu ke Pusat

Jika pansus tidak mengumumkan hasil kinerjanya, ia menduga pansus telah mengabaikan hak-hak rakyat  untuk mengetahui hasil kinerja pansus.

“Kedepan, kami akan berkoordinasi dengan beberapa lembaga hukum atas dugaan adanya penyimpangan uang negara seperti kepolisian dan kejaksaan. Langkah ini sebagai bentuk desakan agar pansus segera mengumumkan hasil kinerjanya,” paparnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top