Iklan
Politik

Purwanti Lee dan Barlian Mansyur Kompak Mangkir, Pansus Politik Uang Bakal Libatkan Kepolisian

Rapat dengar pendapat Pansus Politik Uang DPRD Provinsi Lampung/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Vice Presiden PT Sugar Grup Companies (SGC), Purwanti Lee (Nyonya Lee)  dan Barlian Mansur kembali kompak mangkir dari pemanggilan tim Pansus Money Politic (politik uang) DPRD Provinsi Lampung, Selasa (31/7).

Ketidakhadiran Nyonya Lee, diikuti juga oleh Ketua DPD II Partai Golkar Bandar Lampung, Yuhadi, Armen, dan Muhidin, yang sebelumnya dijadwalkan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat, hari ini.

Selain Nyonya Lee, Yuhadi dan kawan-kawan, Pansus politik uang juga mengagendakan pemanggilan Bawaslu dan KPU. Namun, kedua lembaga penyelenggara pemilu ini juga tidak memenuhi pemanggilan dari para wakil rakyat tersebut karena mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Baca Juga:  Gelar Aksi Demo, PRL2DM Sebut Arinal-Nunik Boneka SGC

Ketua Pansus Politik Uang DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali mengagendakan untuk memanggil pihak-pihak yang absen pada hari ini, Jumat (10/8) mendatang.

“Ketidakhadiran mereka yang kita undang hari ini, apakah harus ada pemanggilan paksa atau seperti apa kedepannya, nanti kita lihat setelah tanggal 10 Agustus mendatang,” kata Mingrum.

Panggilan paksa menurutnya bisa saja terjadi, ketika para saksi yang namanya muncul lewat video testimoni Barlian Mansyur, tidak hadir pada 10 Agustus mendatang.

“Jadi bisa dong kalau kita meminta tolong Polda Lampung untuk memanggil yang bersangkutan,” ujarnya.

Sementara itu, Tenaga ahli Pansus Politik Uang DPRD Lampung, Eddy Rifai, mengatakan bahwa dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 333 ayat 3 menyebut DPRD Provinsi Lampung dapat memanggil paksa para saksi ketika beberapa kali mangkir dari panggilan, dengan bantuan polisi.

Baca Juga:  Elemen Masyarakat Pertanyakan Kinerja Pansus Politik  Uang

“Ini diperjelas dengan UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 117 ayat 3 bahwa dalam aturannya, pejabat pemprov atau warga masyarakat daerah provinsi mangkir dari tiga kali panggilan berturut-turut, maka DPRD dapat melakukan panggilan paksa,” jelasnya.

Hal berbeda diungkapkan oleh Politisi Partai Golkar Lampung, Ririn Kuswantari. Menurutnya DPRD Lampung tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa.

“UU tersebut direvisi menjadi UU no 2 tahun 2018 tentang MD4, artinya, fungsi legislasi dalam hal pemanggilan paksa tidak lagi boleh dilakukan oleh lembaga diberbagai tingkatan, baik provinsi/kabupaten/kota, kecuali DPR RI,” tegasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top