Ekonomi

Pupuk Langka, DPRD Tanggamus Ancam Beri Sanksi ke Distributor Nakal

Komisi II DPRD Tanggamus gelar RDP soal kelangkaan pupuk dimasa tanam/JJM

Suluh.co – Komisi II DPRD Tanggamus, memanggil para distributor pupuk dan dinas terkait, guna menyikapi kelangkaan pupuk di masyarakat, pada Kamis (4/2).

Hadir empat orang mewakili para distributor pupuk di Kabupaten Tanggamus, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung dewan setempat.

Selain itu hadir pula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perdagangan dan beberapa dinas terkait.

Rapat yang dipimpin oleh Fakhrudin Nugraha, selaku Ketua Komisi II ini, dimulai dengan menyampaikan keresahan masyarakat terkait kelangkaan pupuk.

“Pada masa tanam seperti ini seharusnya masyarakat dapat mengakses pupuk dengan mudah,” kata Fakhruddin.

Baca Juga:  Sambut Tahun Baru Imlek, Accor Beri Bonus 888 Poin

Sebagaimana dilaporkan, lanjut Fakhruddin, terdapat beberapa wilayah yang kesulitan memperoleh pupuk. Salah satunya dibeberapa titik di Kecamatan Pugung.

Fakhruddin, menyampaikan, dari laporan kepala dinas terkait, menyebutkan bahwa jumlah kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanggamus, pada setiap bulan dan tahun, masyarakat mendapat jumlah kuota pupuk yang sudah ditetapkan dari Kementrian Pertanian RI.

Di lain pihak, para distributor pupuk juga ikut menyampaikan mengenai penyebaran pupuk di tiap kecamatan dan kios pengecer.

“Ada persoalan apa ini? Patut dipertanyakan? Kenapa terjadi kenaikan harga pupuk dan distribusi yang tidak merata. Apakah ada oknum-oknum yang mempermainkan harga dan distribusi,” tegas Fakhruddin.

Sementara itu, anggota Komisi II, Joni Ansonet, juga mengharapkan adanya tindakan sanksi tegas jika terdapat distributor atau pegecer nakal di lapangan.

Baca Juga:  DKP Pesisir Barat Beri Pelatihan Mutu dan Keamanan Pangan

Padahal, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dapat dengan mudah mengakses pupuk bersubsidi.

“Setelah mendapat nomor register, anggota poktan (kelompok tani) akan masuk dalam sistem di Kementrian Pertanian,” jelas Joni.

“Sementara itu bagi masyarakat yang tidak tergabung dalam poktan tetap dapat mengakses pupuk dengan beberapa ketentuan yang berlaku,” tambah dia.

Untuk itu, Komisi II DPRD Tanggamus, mengharapkan agar kedepannya masyarakat dapat dengan mudah mengakses pupuk bersubsidi.

Komisi II juga berharap adanya evaluasi berkala atas sistem dan kinerja distribusi pupuk di Tanggamus.

Reporter : SUL/HMS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top