Daerah

Puluhan PPK dan PPS Kepung Kantor KPU Pesawaran

Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pesawaran kepung Kantor KPUD/MH

GEDONGTATAAN – Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pesawaran kepung Kantor KPUD kabupaten setempat, Senin (6/8).

Kedatangan ini perihal pemotongan gaib anggaran dana kegiatan PPK dan PPS se-Pesawaran untuk sewa laptop dan ketidakjelasan tentang honorer selama dua bulan yang belum dibayarkan oleh pihak KPUD Pesawaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu.

Seperti yang diungkapkan oleh Paktut, salah satu anggota PPS Desa Negri Sakti, Kecamatan Gedongtataan, bahwa, kedatangannya bersama rekan-rekan PPK dan PPS seluruh Pesawaran ini untuk menuntut kejelasan pemotongan anggaran pada Pilgub Lampung lalu.

Karena, katanya, dalam rencana kerja anggaran (RKA) PPK maupun PPS dalam Pilgub lalu, tidak ada anggaran untuk sewa laptop selama proses pelaksanaan pilgub.

Baca Juga:  Dugaan Beras Milik Paslon Cagub, Bawaslu Ancam Dengan Pasal 73

“Kami sudah tanya dikabupaten lain, anggaran sewa laptop untuk Pilgub kemarin itu tidak ada. Jadi kami datang ini mau menuntut kejelasan anggaran untuk sewa laptop ini. Karena uang itu dipotong dari anggaran operasional kami,” ungkapnya, saat ditemui disela-sela demo dikantor KPUD Pesawaran.

Dia juga mengungkapkan, pihaknya menuntut pembayaran honorer bulan Juni dan Juli 2018, yang belum dibayar oleh KPU Pesawaran.

“Kami juga menuntut pembayaran honor kami yang dua bulan (Juni-Juli) ini belum dibayarkan oleh KPU Pesawaran,” terangnya.

Diketahui media ini, demo yang dilakukan PPK dan PPS se-Kabupaten Pesawaran tersebut, menuntut kejelasan pemotongan anggaran untuk sewa laptop oleh KPU setempat, yang tidak ada dalam RKA dalam pilgub Lampung lalu.

Baca Juga:  Safari Ramadan, Edi Novial Ajak Masyarakat Hindari Hoax

Dan para PPK dan PPS kabupaten Pesawaran tersebut, merasa keberatan dengan adanya sewa laptop, yang dipotong dari anggaran mereka (PPK/PPS) setiap bulannya sebesar Rp450 ribu.

“Sewa laptop ini kan tidak ada dalam RKA. Tapi kenapa kok diadakan oleh KPU. Dan diadakan nya juga bukan dari awal tahapan, tapi dilakukan diakhir-akhir tahapan Pilgub Lampung ini yang sudah tidak lagi memerlukan laptop,” ujar salah satu anggota PPK Kecamatan Waylima, yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, menurut ketua KPUD Pesawaran Amin Udin, menjelaskan, pihaknya akan memfasilitasi tuntutan para PPK dan PPS tersebut. Karena, untuk masalah anggaran kegiatan itu sepenuhnya adalah urusan dari sekretariat KPUD Pesawaran.

“Itu bukan ranah kami (komisioner), karena itu sepenuhnya urusan sekretariat. Tapi kita akan memfasilitasi, dan saat ini kita masih memverifikasi surat yang disampaikan ke kami oleh PPK dan PPS ini,” jelasnya.

Baca Juga:  Hasil Pleno KPU Pesawaran, Saksi Paslon nomor urut 1 dan 2 Kompak

Sedangkan saat akan dikonfirmasi terkait masalah tersebut, kepala seketrariat KPUD Pesawaran Budi Utomo, tidak ada ditempat. Dan saat dihubungi melalui telpon selullernya tidak aktif.(MH/PS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top