Bandar Lampung

PT KAI Sebut Penggiringan Opini Andi Surya Tentang Aset Kereta Api Salah Besar

Aset PT KAI berupa grondkaart/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Manajer Humas PT KAI Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang, Sapto Hartoyo, menyayangkan pernyataan salah satu Anggota DPD RI asal Lampung, Andi Surya, tentang bukti kepemilikan aset PT KAI berupa grondkaart yang dinilai tidak kuat dan tidak sah.

“Dalam setiap memberikan pemahaman tentang grondkaart  kepada masyarakat pemakai tanah negara yang  pengelolaannya diserahkan kepada PT KAI, Andi Surya selalu mengatakan bahwa grondkaart yang dimiliki oleh PT KAI bukanlah bukti yang sah, sehingga masyarakat berhak memiliki tanah tersebut,” ujar Sapto, Jumat (19/10).

Sapto, sapaan akrab Manajer Humas PT KAI Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang menjelaskan, ini jelas pemahaman yang salah dan kesannya ingin memberikan harapan kepada masyarakat, yang bisa dikatakan harapan palsu.

Dihadapan masyarakat, Andi Surya selalu membuat opini bahwa PT. KAI (Persero)  tidak memiliki grondkaart asli.

Dengan cara apa ia dapat membuktikan grondkaart asli atau tidak, tetapi sudah mendahului berasumsi bahwa grondkaart yang asli sudah tidak ada. Karena sampai saat ini arsip kereta api di belanda masih tersusun rapi dan terjaga keasliannya.

Baca Juga:  Marak Pelecehan Seksual di UIN Raden Intan, Andi Surya Dipolisikan

Tidak jelas dari mana Andi Surya menarik asumsi demikian, karena Sapto yakin, Andi Surya sendiri tidak memahami arsip Belanda.

“Lalu apabila yang bersangkutan mengatakan pernah melakukan pengecekan, dimana dia melakukan pengecekan ??, apa kewenangannya menelusuri keberadaan grondkaart, sementara kereta api tidak memiliki hubungan hukum dengannya,” tegas Sapto.

Lanjutnya, Andi Surya juga mengatakan bahwa grondkaart tidak sah menurut UUPA 1960 karena tidak dikonversi dari hak barat ke hak nasional. Opini ini justru menunjukan ketidakpahamannya dalam hal sejarah.

“Ketika dia mengatakan hak-hak barat (eigendom, opstal, erfpacht) semua itu berlaku untuk tanah individu atau lembaga swasta. Sementara itu grondkaart adalah bukti tanah negara. Lalu dari tanah negara mau dikonversi, kemana? Kan sudah final,” ucap Sapto.

Ketidakpahaman ini semakin parah ketika ia menduga bahwa tanah negara itu bisa menjadi milik masyarakat.

Pendapat lainnya bahwa grondkaart tidak tercatat dalam simak Kementerian Keuangan. Ini menunjukan bahwa pengetahuan administratif Andi Surya sangat rendah karena Menteri Keuangan justru pernah memberi surat kepada Kepala BPN yang menyebutkan bahwa grondkaart adalah alas hak yang sah bagi tanah-tanah Perumka.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Dukung Penuh KWRI

“Apakah mungkin menteri keuangan tidak mengetahui tentang grondkaart tetapi berani meminta kepada kepala BPN untuk mengakui grondkaart sebagai alas hak kepemilikan tanah kereta api ?,” tanya Sapto.

Sapto juga menjelaskan, pada pernyataan yang lain Andi Surya mengatakan bahwa grondkaart bukan merupakan alas hak bagi kepemilikan tanah KAI, adalah salah besar, ini membuktikan bahwa kurangnya pemahaman hukum yang bersangkutan. Karena grondkaart memiliki dua dasar hukum yang sangat kuat yaitu hukum administrasi dan hukum materi.

Hukum administrasi adalah peraturan yang melegalkan Grondkaart sebagai bukti kepemilikan (bijblad no 4905) dan hukum administrasi yang merupakan surat keputusan kepala negara bagi setiap grondkaart yang diterbitkan.

Surat keputusan ini memuat riwayat dan asal-usul tanah yang tertera di atas grondkaart. Dengan demikian Ggrondkaart sudah bisa menjadi bukti pembebasan tanah sekaligus kepemilikan tanah.

Untuk itu, pihaknya meminta agar masyarakat jangan mudah percaya apa yang dikemukakan oleh Andi Surya, tentang ketidakabsahan grondkaart dengan memberi contoh dilakukannya pembatalan oleh BPN Provinsi Lampung sertifikat HM nomor 17, Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung, atas nama Linda Suryati,  berikut 10 pecahannya yang oleh penyerobot aset seluas 1.756 m2 itu dibuat usaha Istana Buah.

Baca Juga:  Buntut Pernyataan Tempat Maksiat, Andi Surya Resmi Dilaporkan ke Polda Lampung

Selanjutnya berdasarkan bukti grondkaart oleh BPN Lampung diterbitkan Sertifikat HGB No.192 atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Ini membuktkan bahwa secara hukum grondkaart adalah bukti yang sah menurut undang-undang.

Dihimbau kepada media di Lampung untuk tidak mewartakan masalah grondkaart lagi karena sepertinya hanya adu argument yang tidak ada akhirnya.

“Percuma kita kasih pemahaman kepada orang yang tidak paham tapi sok paham yang hanya membenarkan pendapatnya sendiri demi kepentingan pribadi. Kesannya kok hanya saling berbalas pantun, menghabiskan energi dan masyarakat tambah bingung,” tandasnya.(HI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top