Bandar Lampung

Provinsi Lampung Berhasil Turunkan Angka Kelahiran

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga  Provinsi Lampung Tahun 2018 di Bandar Lampung/HP

BANDAR LAMPUNG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengapresiasi keberhasilan Provinsi Lampung dalam mengendalikan angka kelahiran.

Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta BKKBN Drg. Widwiono, memuji keberhasilan Lampung tersebut karena menurunkan angka kelahiran (Total Fertility Rate) secara signifikan dari 2,7 per wanita pada tahun 2012 menjadi 2,35 per wanita tahun 2017. Hal ini sesuai dengan data Survey Demografi Kependudukan Indonesia ( SDKI) tahun 2017.

“Ini merupakan gambaran keberhasilan  sinergi program yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung,” ungkap Widwiono, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga  Provinsi Lampung Tahun 2018 di Bandar Lampung, Rabu (28/3).

Rakorda ini juga diisi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program KKBPK antara BKKBN Provinsi Lampung  dan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam hal pemberdayaan Ekonomi Keluarga bidang Perkebunan dan Peternakan.

Baca Juga:  Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Taufiq Hanafi Hadiri Pisah Sambut Wakapolda Lampung

Dalam PKS yang disepakati, Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung akan menyiapkan kelompok bina ekonomi keluarga dengan membentuk kelompok – kelompok UPPKS, memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga (PEK) dan memberikan pembekalan, sosialissai, orientasi materi pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan PEK di bidang pengelolaan, pemanfaatan lahan perkebunan dan budidaya hewan ternak, melakukan penyuluhan, pengelolaan, pemanfaatan lahan perkebunan dan budidaya ternak, memprioritaskan program pengelolaan pemanfaatan lahan perkebunan dan budidaya ternak di wilayah kampung keluarga berencana (KB).

Diharapkan kesepakatan ini akan meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di bidang pengelolaan, pemanfaatan lahan perkebunan dan budidaya ternak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu,  Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Sulianto, yang hadir mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutanya menyampaikan, kerjasama dan keterpaduan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan.

Baca Juga:  Pemkot Gelontorkan 30 Miliar Untuk Pembangunan Rumah Sakit Unila

“Karena sesungguhnya Program Pemerintah Provinsi Lampung akan berjalan maksimal dengan membangun sinergi program dengan Pemerintah Kabupaten/Kota  dan Pemerintah Pusat termasuk BKKBN” jelas Hery.

Hery melanjutkan, Pemerintah Provinsi Lampung mengharapkan kerjasama dan sinergi lintas sektor untuk mengatasi  isu stunting (gizi buruk ), pengarapan stunting  yang bekerja sama dengan pemerintah pusat akan dilaksanakan di wilayah Lampung Selatan, Lampung tengah dan Lampung Timur.

Implementasi Agenda Pembangunan Nasional ( Nawa Cita ) yang ke tiga dengan melaksanakan pembangunan dari pinggiran di laksanakan melalui program Gerakan membangun Desa Saburai (Gerbang Desa Saburai) yang bersinergi dengan kampung KB.

“Hendaknya terus dilakukan intervensi dari semua sektor dan dilakukan evaluasi serta laporan secara periodik sehingga arah tujuan untuk mewujudkan keluarga kecil  bahagia dapat tercapai” jelasnya.

Baca Juga:  Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal : Mari Gotong Royong Membangun Lampung

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Uliantina Meit,i dalam Laporannya tentang pelaksanaan Program KKBPK di Provinsi Lampung secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan  yang ditandai dengan Angka kelahiran Total (TFR) menurun dari 2,7 menjadi 2,35 menurut SDKI 2017, kesertaan ber-KB, khususnya MKJP meningkat dari 35,2 % menjadi 36,32%, Peserta  KB yang tidak terlayani (Unmet need) menurun dari 15,2%  menjadi 12,6%. Selain itu, usia kawin pertama bagi perempuan  meningkat dari 19,7 tahun menjadi 20 tahun.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top