Iklan
Modus

Praktisi Hukum Sesalkan Polda Lampung Tolak Laporan Wartawan Terkait Rakata

Aliansi Pers Lampung Peduli Demokrasi, saat menggelar aksi damai menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto, di Tugu Adipura (Bunderan Gajah), Bandar Lampung/WA

BANDAR LAMPUNG – Pengamat Hukum dari Universitas Lampung Yusdianto, menyesalkan Polda Lampung menolak laporan dari Aliansi Pers Lampung Peduli Demokrasi terkait dugaan pelecehan profesi wartawan yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Rakata Lampung Eko Kuswanto.

Menurut Yusdianto, tidak rasional bila tim penyidik menilai laporan tidak ada korban langsung. Padahal dalam UU ITE Nomor 11 tahun 2008 sudah jelas.

“Seharusnya tidak boleh, harus dilihat dulu karena ini terkait dengan undang-undang ITE, kan tentu ada konten yang digunakan. Berbeda dengan pidana,” kata Yusdianto, saat dihubungi Senin (23/4).

Mahasiswa S-3 di Universitas Padjajajaran, menerangkan perkara yang terkena UU ITE sejauh ini tidak melihat ada korban langsung.

“Kan tidak, karena bukan unsur pidana, seharusnya melihat perkaranya itu dari sudut pandang UU ITE bukan pidana, begitu,” kata Dosen Hukum Tata Negara ini.

Baca Juga:  Berbekal Rekaman CCTV, Polresta Bandar Lampung Buru Pelaku Pencurian Mobil

Untuk itu, ia mempertanyakan sikap pihak kepolisian yang tidak menerima laporan dari masyarakat.

“Itu laporan seharusnya kepolisian menerima dulu dan menelusuri laporan tersebut, baru diputuskan dalam gelar perkara. Tidak boleh ditolak? jadi justru kita menyeselakan atas tindakan keputusan mereka (polisi). Karena seharusnya laporan masyarakat harus diterima,” pungkas dia.

Seharusnya, lanjut Yusdianto, laporan itu diterima lebih dahulu, sehingga nanti pihak polisi dapat mengundang saksi ahli yang memiliki kapasitas didalamnya untuk melakukan pengkajian unsur didalamnya.

“Jadi setelah itu, pihak polisi bisa memutuskan apakah perkaranya diterima, dilanjutkan atau tidak,” kata Yusdianto.

Bahkan ia pun sangat mendukung laporan dari Aliansi Pers Lampung Peduli Demokrasi untuk diterus dilanjutkan.

Sementara, Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Suntana meminta para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Pers Peduli Demokrasi, untuk melengkapi bukti permulaan, terkait pelaporan Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto, atas dugaan membatasi kerja jurnalis, dan melecehkan profesi wartawan.

Baca Juga:  Polda Lampung Belum Tetapkan Tersangka Bentrok di Register 45

“Perlu dicarikan bukti-bukti lainnya,” ujarnya kepada Lampung Post, Senin (23/4/2018).

Menurut Suntana, tidak benar jika laporan tersebut ditolak. Menurut dia, penyidik masih membutuhkan alat bukti lainnya, agar pasal-pasal yang disangkakan bisa memenuhi unsur. Karena pada laporan pertama, masih baru terdapat unsur dugaan.

“Kan ada proses konsultasi paska ke SPKT, apa yang dilaporkan harus sesuai fakta, baru dibuat LP, kalau belum harus didalami dahulu. Jatuhnya Polda Berhutang,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya itu.

Sebelumnya, Polda Lampung, diduga menolak laporan dugaan pelecehan profesi Jurnalis yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Rakata Institute Eko Kuswanto. Polda beralasan penolakan laporan yang diajukan oleh aliansi pers Lampung peduli demokrasi tersebut, tidak memenuhi unsur pelecehan sesuai dengan materi pengaduan.

Pelaporan itu disampaikan Erlan wartawan dari biinar.com bersama puluhan wartawan di Lampung, Senin (23/4).

Erlan didampingi puluhan wartawan menceritakan, awalnya dirinya bersama puluhan wartawan lain mendatangi SPK Polda Lampung. Namun, selang tiga puluh menit di SPK, perwakilan jurnalis diarahkan ke Kasubdit II Cyber Crime Polda Lampung.

Baca Juga:  BPJS Kesehatan Gelar Sarasehan Dengan Polda Lampung

“Disana mereka bertemu dengan tiga orang staf Kasubdit II Dirkrimsus. Disana mereka disuruh menunggu kembali selama satu jam, sebab Kanit II Subdit Cyber Crime Kompol Arif Rachman Hakim Rambe sedang di luar,” ujarnya.

Setelah Kanit II Subdit Cyber Crime datang, baru diputuskan barang bukti laporan yang diajukan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran UU ITE.

“Sempat ada perdebatan juga didalam sana. Kenapa polda berkesimpulan laporan ini mentah, alasannya barang bukti belum memenuhi unsur,” ujarnya.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top