Iklan
Modus

PPATK Diminta Telisik Aliran Dana PT SGC

Yohannes Joko Purwanto/ Ist

 

BANDARLAMPUNG – Merebaknya kabar PT Sugar Group Company (SGC) mendanai kandidat pasangan calon gubernur – wakil gubernur Lampung nomor urut tiga di pilgub 2018, mengundang tokoh dan organisasi kemasyarakatan mendesak agar PPATK menelisik aliran dana untuk kampanye dari perusahaan terbesar se-Asia Tenggara di pilgub Lampung.

Ketua umum FSBKU KSN, Yohannes Joko Purwanto mendesak agar PPATK maupun penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dapat mengawasi penyelenggaraan pilgub agar menghasilkan pemimpin yang bersih dan mengedepankan rakyat.

“Kita tidak mau ada salah satu kandidat calon pemimpin di Lampung didanai oleh perusahaan untuk memenangi pilgub. Karena dampak kedepannya bisa menyengsarakan rakyat Lampung,” kata Joko, Rabu (21/2).

“ Tidak mungkin jika perusahaan itu mau mendanai salah satu calon gubernur Lampung, jika tidak memiliki kepentingan didalamnya. Ada apa dan kenapa perusahaan itu mau mendanai dana kampanye tersebut. Ini yang harus kita (Masyarakat, pemerintah dan penyelenggara pemilu) selidiki kebenarannya sebelum masyarakat Lampung yang dikorbankan diatas kepentingan perusahaan,” ucapnya

Ada beberapa indikasi perusahaan gula tersebut mau menggelontorkan dana kampanye untuk pasangan calon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim yang terbilang fantastis, pertama adanya dugaan pengemplangan pajak dengan nominal mencapai trilunan.

Baca Juga:  Wow, Lampung Masuk Urutan Ketiga se-Sumatera yang Paling Aktif Gunakan Narkoba

misalnya saja Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi Lampung Utara juga memiliki bukti bahwa Sugar Grup Company (SGC) harus bayar pajak atas 105.091 hektar. Selain itu PT. GPA salah satu anak SGC juga ajukan izin usaha perkebunan baru 30.000 hektar ke Bupati Lampung Utara.

Namun sesuai data Kabupaten Tulang Bawang, luas lahan PT. GPA yang masuk dalam wilayah tersebut adalah 124.092,80 hektar. Bupati Tulang Bawang dan BPN menemukan pemalsuan data luas lahanyg dilakukan oleh PT. GPA (SGC) seluas 124.092 – 86.455 = 37.637 hektar.

Menurut Bupati Tulang Bawang Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) PT. GPA 2001 – 2011 adalah sebesar Rp9.712.414.368.000 (Rp9.7 triliun). Sehingga total PPN dan PPH PT. GPA sejak 2001-2011 adalah sebesar Rp16.673.566.368.000 (Rp16.67 triliun). Sedangkan PPN dan PPH dari anak SGC yg lain yaitu PT. Gula Putih Mataram adalah sebesar Rp3.048.259.368 dari luas lahan 24.147 hektar.

Kedua, adanya indikasi dugaan penyerobotan lahan, dimana pada tanggal 11 Mei 2011 lalu Komisi II DPR RI pernah lakukan Rapat Dengar Pendapat membahas dugaan penipuan, pemalsuan, penggelapan pajak Sugar Grup ini. Komisi II DPR RI juga membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Kab Tulang Bawang, Lampung oleh Sugar Grup Company.

Baca Juga:  KPU Kembalikan Berkas Paslon Mustafa Dan Herman

Selain itu, Komisi II DPR RI menemukan fakta-fakta bahwa SGC telah dengan tanpa hak telah serobot tanah milik warga di 4 kecamatan, untuk dijadikan perkebunan tebu. Selain itu, Komisi II DPR juga menemukan fakta-fakta bahwa salah satu perusahaan SGC yakni PT. Garuda Panca Artha memalsukan luas lahan perkebunannya. Luas lahan PT. GPA itu berbeda degan luas lahan berdasarkan izin usaha Bupati Tulang Bawang yang diterbitkan pada tahun 2004. Sesuai Surat BPN Kab Tulang Bawang tanggal 8 Maret 2007 total luas HGU Sugar Grup hanya 86.455,99 hektar.

Jika memang hal itu yang dilakukan, maka hal itu termasuk katagori manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi pajak.

“Jika kedua hal tersebut dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan yang dimilikinya, maka ini dinamakan kejahatan korupsi korporasi dan pelanggaran pidana, baik itu ditinjau dari UU Pilkada, UU Perpajakan, dan UU Tindak Pidana Korupsi. Logikanya tidak mungkin seorang pengusaha akan membiayai kegiatan politik sedemikian besar dari kantong pribadinya. Dan hampir bisa dipastikan ada manipulasi dalam laporan keuangan dengan mengurangi pajak yang dibayarkan ke negara,” ungkapnya.

Baca Juga:  Dalam Sepekan, Polres Tuba Ungkap 14 Kasus dan 34 Pelaku Kejahatan

Oleh karena itu, ia berharap agar PPATK bisa segera menelisik beberapa dugaan tersebut, baik penyerobotan tanah, pengemplangan pajak sampai mendanai salah satu pasangan calon gubernur- wakil gubernur Lampung.

“Jika calon yang didanai masyarakat menang di pilgub, maka pasal 33 UUD 1945 Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat tidak akan berlaku di sistim birokrasi Lampung periode 2019-2024,” pungkasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top