Iklan
Modus

Posko Demokrasi Laporkan 3 Panwaslu ke Polda Lampung

Koordinator Posko Demokrasi, Risma Yanti Borthon/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Posko Demokrasi, melaporkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota ke Polda Lampung, Senin (23/7) esok. Laporan ini merupakan tindak lanjut, dugaan politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor tiga.

Pasalnya, dalam menjalankan pengawasan selama pilgub lalu, bawaslu beserta panwaslu terkesan tidak serius menindaklanjuti dugaan politik uang yang dilaporkan masyarakat.

Hal ini dikatakan oleh Koordinator Posko Demokrasi, Risma Yanti Borthon. Menurutnya dalam penyelenggaraan pilgub lalu, panwas melanggar paaal 29 UU no 1 tahun 2015 tentang kewajiban-kewajiban pengawas pemilu.

“Pada point c menerangkan, bawaslu  wajib menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan,” ujar dia, minggu (22/7).

Baca Juga:  Baru Dibuka, Warga Beramai-ramai Laporkan Politik Uang di Posko Demokrasi

Risma menjelaskan, didampingi 34 pengacara dan 3 praktisi hukum, dia bakal melaporkan panwaslu tiga kabupaten kota ke Polda Lampung, karena diduga telah melakukan pembiaran terhadap laporan masyarakat soal pidana politik uang yang dilakukan paslon 3.

“Langkah awal kita akan laporkan Panwaslu Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran,” ungkapnya.

Melihat realitas dilapangan, lanjutnya, politik uang yang dilakukan oleh paslon Arinal-Nunik, sebegitu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Namun banyaknya laporan masyarakat ke panwas yang dimentahkan dan tidak ada tindak lanjut karena hanya berdasar pada keadilan prosedural.

“Jelas ini adalah bukti nyata Bawaslu Lampung beserta jajarannya di kabupaten kota melanggar Pasal 29 UU NO. 1 tahun 2015, dengan melakukan pengabaian terhadap laporan masyarakat terkait adanya politik uang,” ujar dia.

Baca Juga:  Penghinaan Pakaian Adat Lampung, Seno Aji Jadi Tersangka

Perilaku pembiaran yang dilakukan oleh Bawaslu, terhadap laporan masyarakat soal politik uang bisa di pidanakan. Ini diatur dalam  UU no 10 tahun 2016 pasal 193B ayat 1.

“Ketua dan/atau anggota bawaslu provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah),” jelas dia.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top