Modus

Polres Pesawaran Tangani Kasus Dugaan Pemotongan Dana Oleh Sekretaris KPUD

Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pesawaran kepung Kantor KPUD/MH

GEDONGTATAAN – Kepolisian Resort (Polres) Pesawaran, telah menangani kasus dugaan pemotongan sewa laptop dan komputer terhadap anggota PPK pada pelaksanaan Pilgub Lampung 2018 lalu.

Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Pesawaran AKBP Syaiful Wahyudi, bahwa informasi kaitan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada KPUD Pesawaran sedang ditangani.

“Ya kalau soal itu sudah masuk dan sedang dalam telaah unit tipikor Polres Pesawaran. Apakah nantinya ditemukan perbuatan melawan hukum atau tidaknya, belum dapat dipastikan. Karena, masih diperlukan koordinasi dengan mengacu pada tata kelola keuangan yang dilaksanakan di KPU sendiri,” kata dia Senin (13/8).

Baca Juga:  Sebelum Digunakan Dirlantas Polda lampung dan Polres Pesawaran Survei Jalur JTTS

Semua informasi atau laporan masyarakat pasti akan ditindaklanjuti oleh jajarannya. Hanya, dibutuhkan ketelitian dalam menelaah dan ekspos perkaranya.

“Semua informasi dan laporan masyarakat kaitan adanya dugaan perbuatan yang melawan hukum, pasti ditindaklanjuti. Tapi, harus sabar, kami melaksanakan tugas dan dalam bekerja selalu dengan hati-hati dan pertimbangan hukum yang akurat,” tegas dia.

Sementara itu Sekretaris KPUD Budi Utomo, ketika di konfirmasi terkait tuntutan puluhan PPK dan PPS, mengatakan, adanya pemotongan biaya sewa laptop, Budi, enggan berkomentar, karena menurutnya apabila dibuka semua akan labas.

“Kalau saya tidak ada masalah, karena saya masih punya bukti otentik transferan, silahkan PPS minta jawaban terhadap PPK atas pertanyaan biaya sewa laptop tersebut, karena kalau saya yang menjawab bisa labas permasalahan ini dan hati hati kalau saya sudah mengeluarkan bukti tersebut bisa penuh penjara Polres Pesawaran itu,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  Rekening Kalapas Kalianda Diperiksa BNN Lampung

Dirinya juga menegaskan, segala urusan mengenai biaya selain dari anggaran honor para PPS dan PPK, adalah haknya.

“Yang harus diingat, saya memiliki kuasa penuh untuk masalah anggaran, jadi kalau mereka (PPK dan PPS) ingin kebijakan saya, saya juga harus mengeluarkan kebijakan yang menurut saya baik. Dan saya mohon maaf kebijakan yang saya keluarkan sekelas komisioner pun tidak bisa mengganggu gugat,” pungkasnya.(MH/PS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top