Politik

Politik Uang Kian Masif, Akademisi Dorong Pembatalan Paslon Arinal-Nunik

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal-Nunik/Net

BANDAR LAMPUNG – Pengamat Hukum Unila Yusdianto, mendesak para penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU Provinsi Lampung, agar segera bertindak membatalkan pasangan calon nomor urut 3, Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) di pilgub 27 Juni 2018.

Desakan ini dilakukan karena paslon nomor urut 3 terindikasi sudah sangat masif serta terbukti melakukan money politik (politik uang) pasca adanya laporan warga Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah ke panwas setempat pada Minggu (24/6).

“Kalau ada tim atau masyarakat yang membagikan uang sebesar Rp50 ribu dan meminta untuk memilih atau mencoblos salah satu paslon ini termaksud dengan pelanggaran money politik,” kata Yusdianto, Minggu (24/6)

Baca Juga:  Laporan Politik Uang Ditolak, Warga Pesawaran Sebut Panwas Tak Bernyali

Hal itu berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 26 ayat (3) menerangkan bahwa setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25 ribu.

Laporan warga ini, sambung Yusdianto, merupakan sebuah ujian para lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan tupoksi untuk menegakan aturan yang berlaku.

“Bawaslu dan KPU harus berani dan tegas dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon ataupun tim pemenangannya agar ada efek jera. Kalau lembaga penyelenggara pemilu ini seolah-olah tutup mata, lalu untuk apa di bentuk, lebih baik ditiadakan saja sekalian. Dari pada makan gaji buta dan hanya ongkang-ongkang kaki saja,” tegasnya.

Baca Juga:  Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Penambahan Lampung Dibuka

Selain itu, Yusdianto mengimbau masyarakat pemilih untuk tidak menerima segala pemberian berupa uang dari para pasangan calon kepala daerah.

Karena pemberian tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara dan denda serta bisa merusak pembangunan di Lampung sehingga tidak ada manfaat untuk masyarakatnya.

“Apabila nanti paslon menjanjikan memberikan sesuatu tidak boleh diterima, kalau diterima nanti panwas akan menindak dan ibu, bapak akan dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi denda,” katanya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top