Modus

Polda Lampung Segel Kebun Tebu Milik Oknum Anggota DPRD Way Kanan

Polda Lampung Segel Kebun Tebu Milik Oknum Anggota DPRD Way Kanan/Istimewa

Suluh.co – Polda Lampung melalui Ditreskrimum Subdit II dengan didampingi penasihat hukum dari Petani Negara Mulya, melakukan pemasangan plang pelarangan aktifitas (status quo) terhadap lahan sengketa di Kampung Negara Mulya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

Pemasangan plang status quo tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan dugaan tindak Pidana Pengerusakan Tanam Tumbuh (406 KUHP) milik 22 petani Kampung Negara Mulya yang di duga dilakukan oleh Doni Ahmad Ira oknum anggota DPRD Way Kanan, STTPL/B-580/VIII/2019/Polda Lampung/ SPKT Res Way Kanan.

Dalam penjelasannya Anton Heri, yang juga pengacara 22 petani tersebut mengatakan, awal mula peristiwa dugaan tindak pidana pengerusakan tanam tumbuh tersebut berawal dari adanya penggusuran tanam tumbuh dilahan mereka, yang diduga dilakukan oleh Doni Ahmad Ira pada Kamis (1/8/2019) yang lalu.

Baca Juga:  Pemkab Way Kanan Serahkan 1.163 PTSL di Dua Kampung

“Maka pada tanggal 20 Agustus di tahun 2019, ke 22 petani tersebut melaporkan yang bersangkutan ke Polres Way Kanan, dengan nomor laporan STTPL/B-580/VIII/2019/POLDA LAMPUNG/SPKT RES WAY KANAN,” kata Anton Heri, Kamis (21/10).

Meski diawal proses penegakan hukum lanjut Anton Heri, untuk kliennya  berjalan lambat dan tertatih-tatih, tetapi tetap percaya dan menyerahkan proses penegakan hukum kepada pihak Kepolisian.

“Kami sebagai tim penasihat hukum 22 warga Negara Mulya sangat mengapresiasi kinerja Irjen Pol Hendro Sugiatno, Kapolda Lampung berserta jajarannya yang mengambil alih perkara ini dari Polres Way Kanan,” ujarnya.

Hal ini, merupakan hal yang dinantikan oleh para petani, yang merasa terzolimi oleh oknum anggota dewan tersebut.

Baca Juga:  Rembuk Tani, Raden Adipati Jabarkan Prestasi Way Kanan

Langkah konkrit tersebut merupakan sinyal kuat kepada semua pelaku yang punya keterbiasaan melakukan tindakan tidak terpuji/Penindas, perampas hak-hak rakyat kecil bahwa pendistribusian keadilan yang transparan dan tidak memihak masih tegak berdiri di wilayah hukum Polda Lampung.

Dalam kesempatan ini Anton Heri selaku penasihat hukum meminta Ditreskrimum Subdit II Polda Lampung dapat mengambil langkah proaktif dalam mengawasi areal tersebut agar tidak ada aktifitas apapun disana.

Selain itu, segera memeriksa kembali terlapor dan mengumpulkan alat-alat bukti tambahan yang cukup. Hingga segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka pada perkara ini.

“Kami mewakili para petani Kampung Negara Mulya sebagai tim penasihat hukum, menggantungkan harapan besar kepada Polda Lampung segera menuntaskan perkara ini,” tegasnya.

Baca Juga:  8 Pasangan Terjaring Razia Cempaka Polda Lampung

Mengingat nasib hidup dan masa depan anak – anaknya dari tanah tersebut.

Akibat pengrusakan tanam tumbuh tersebut, memaksa sebagian petani berkerja serabutan tanpa kepastian dengan upah Rp70 ribu per hari untuk menyambung hidup dirinya dan keluarga.

 

Reporter : SUL/JOM

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top