Iklan
Modus

Polda Lampung Mulai Lidik Kasus Pencemaran Nama Baik Oleh Rakata Institute

Laporan Aliansi Pers Lampung Peduli demokrasI, terkait dugaan pelecehan profesi jurnalis, oleh Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto. di Polda Lampung/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Kasus dugaan pencemaran nama baik profesi jurnalis dan pembatasan peliputan yang dilakukan oleh Direktur Rakata Institute, Eko Kuswanto, segera dilidik Subdit II Tindak Pidana Perbankan dan Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung.

Hal tersebut dikatakan oleh Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Aswin Sipayung.

“Segera kita panggil, baik saksi maupun terlapor. Untuk awalny kita klarifikasi dulu,” katanya saat ditemui di Mapolda Lampung, Rabu (25/4).

Namun, sebelum memanggil pihak terkait, ia berencana mempelajari case tersebut, apakah benar ada pelanggaran UU ITE sesuai yang disangkakan. Baru memanggil lima saksi yang dimasukan ke dalam BAP, dan juga terlapor.

Baca Juga:  Aset PUPR Diamankan Kepolisian, Inspektorat Lampung Tindaklanjuti Kebocoran PAD

“Ya sesuai prosedurnya laporan ke Kapolda dulu, baru kesaya dan Kasubdit, sudah masuk, baru kita pelajari,” kata mantan Kapolrestabes Belawan itu.

Sebelumnya, setelah sempat ada miss komunikasi, akhirnya Polda Lampung menerima laporan Aliansi Pers Lampung Peduli demokrasI, terkait dugaan pelecehan profesi jurnalis, oleh Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto.

Laporan tersebut dengan nomor LP 672/IV/2018/SPKT, Selasa 24 April 2018, atas pelapor Erlan Heryanto, dari media Online Binar.com. Laporan tersebut ditandatangani oleh KA Siaga SPKT II Polda Lampung, Kompol Sulpandi.

Kuasa hukum pelapor yakni Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, kliennya sudah di BAP langsung oleh Penyidik Subdit II Tindak Pidana Perbankan dan Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung. Kelengkapan alat bukti seperti screenshoot percakapan Facebook sudah diterima penyidik.

Baca Juga:  Polda Lampung Amankan 10 Kilogram Sabu, Pelaku Mengaku Sopir Pejabat Polisi

Sementara Eko disangkakan dengan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top