Bandar Lampung

Plt Walikota Yusuf Kohar Tolak Pengadaan Rumdis

Plt Walikota Bandarlampung, M Yusuf Kohar/Ist

BANDARLAMPUNG – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bandarlampung Yusuf Kohar, minta pengadan rumah dinas (rumdis) Walikota dan DPRD Bandarlampung di batalkan.

Yusuf Kohar menegaskan, penolakan pembangunan rumah dinas wakil wali Kota Bandarlampung. Karena saat ini pemerintah Kota tidak ada anggaran.

Dirinya juga mengaku sangat menyayangkan sikap dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung yang sudah lebih dulu menggelar tender, padahal anggaran tidak ada.

“Anggaran rumah dinas wakil wali kota kita cancel, saya sayangkan juga, kok PU malah berani gelar tender, padahal uang tidak ada” kata Yusuf Kohar.

Sementara,  pemerhati Masalah Pengadaan Barang dan Jasa, Gunawan Handoko mengatakan, jika bicara strategi pembangunan semestinya pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat, itulah guna adanya skala prioritas.

Baca Juga:  Pj Sekdaprov Lampung Paparkan Masalah BPJS ke Komisi IX DPR RI

“Betul memang kalau pengadaan gedung untuk pejabat negara itu ada aturannya, artinya tidak melanggar. Tapi mengapa sih harus sekarang, ketika keuangan daerah sedang kembang kempis. Kita kan tahu masih ada masalah yang harus diselesaikan pemerintah misalnya tunjangan kinerja dan bantuan langsung untuk masyarakat, yang sampai hari ini belum diselesaikan,” kata Gunawan Handoko, Kamis (1/3).

Dirinya menambahkan, jika boleh kritis semestinya Pemerintah Kota Bandar Lampung jangan banyak program pembangunan yang tidak berpihak dengan kepentingan rakyat hanya demi  mengedepankan dan memaksakan pencitraan semata.

Apalagi, lanjutnya, pengadaan kedua rumah dinas untuk para petinggi pemerintahan ini diperkirakan akan menelan anggaran daerah yang tidak sedikit karena kemungkinan akan dibangun secara bertahap. Untuk itu, dirinya berahap, agar para pihak yang dibangun rumah dinas untuk iklas dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

Baca Juga:  Warga Lampung asal Sumatera Barat Bentuk IKPB

“Kalau saya melihat pengadaan dua gedung ini belum terlalu urgent. Apalagi pengadaan itu tidak akan langsung sekaligus, pasti bertahap. Artinya untuk wakil rakyat yang ada di DPRD ini harus legowo sedikit lah. Toh mereka juga tidak ada akan memakainya, terutama ketua DPRD,” pungkasnya.(RM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top