Modus

Pleno Ulang Membuat DPC Gerindra Lamtim Kehilangan Kursi

Kuasa hukum DPC Partai Gerindra Lampung Timur, Yuriansyah,/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Partai Gerindra menggugat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Lampung dan KPU dan Bawaslu Lampung Timur di sidang DKPP.

Kuasa hukum DPC Partai Gerindra Lampung Timur, Yuriansyah, mengatakana, pihaknya menggugat keputusan KPU Lampung terkait rapat pleno ulang hasil pemungutan suara pada tanggal 8 dan 9 Mei lalu, di Kecamatan Batanghari Nuban.

Gugatan itu telah ia sampaikan langsung dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang dipimpin Alfitra Salam dan berlangsung di ruang rapat utama Polda Lampung, Kamis (4/7).

Menurut Yuriansyah, KPU Provinsi Lampung dan KPU Lampung Timur memiliki pandangan hukum yang berbeda tentang surat edaran KPU RI Nomor 796.

Baca Juga:  Bawaslu RI Sebut Pilgub Lampung Jadi Atensi Pusat

“KPU Lampung memerintahkan KPU Lampung Timur, mengadakan rekapitulasi suara ulang di Kecamatan Batanghari Nuban,” kata Yuriansyah.

Rapat pleno ulang ini mengakibatkan DPC Partai Gerindra Lampung Timur, kehilangan satu kursi.  Berdasarkan surat edaran KPU Nomor 796, daerah yang belum selesai melaksanakan rekapitulasi, maka dilanjutkan paling lambat dua hari sebelum rekapitulasi provinsi berakhir.

Yuriansyah menyebutkan, rekapitulasi suara ulang di Batanghari Nuban seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena sudah selesai pada tanggal 5 Mei 2019.

Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan ketua KPU Lampung Timur pada saat rekapitulasi ulang, bahwa pernyataan keberatan setelah penetapan rekapitulasi akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top