Politik

PKS Persolakan Pencoretan Caleg Oleh KPU Lampung

Ketua DPW PKS Provinsi Lampung, Ahmad Mufti Salim/AR/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung, secara resmi mengirim kuasa hukum untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (28/11).

Hal tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari partai berbasis islam ini atas pencoretan nama Rifai sebagai caleg DPRD Provinsi Lampung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

“Senin (26/11) sore kemarin, saya dapat info dari sekretariat PKS bahwa surat dari KPU diterima. Kemudian, dipelajari tim hukum dan hasilnya saya utus mewakili ketua DPW dengan surat kuasa sebagai advokat untuk banding ke MA yang putusannya bersifat final serta mengikat,” kata Ketua DPW PKS Provinsi Lampung, Ahmad Mufti Salim.

Baca Juga:  Sidang Mahkamah Partai Golkar : Enam Saksi Sampaikan Panitia Penjaringan Cagub Lampung Tidak Pernah  Dibentuk

Tim kuasa hukum telah mengkaji dua keputusan dari Bawaslu saat digelarnya sidang beberapa waktu lalu. Pertama, mengadili dengan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur dan mekanisme.

Kedua, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padahal, dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), terdapat empat putusan. Pertama, bersifat teguran tertulis.

Kedua perbaikan administrasi. Ketiga, tidak mengikutkan pada tahapan tertentu dan keempat keputusan tertulis.

“Kenapa KPUD dengan keputusan yang tidak mengikat dari Bawaslu  mengambil sanksi terberat dengan mencoret. Sementara dari pak Rifai ada hal yang meringankan, yakni telah mengajukan pengunduran diri ke Wali Kota Bandar Lampung, sebelum mendaftar sebagai caleg. Tetapi jika ada dinamika dalam prosesnya, ini lebih pada kelalaian, bukan unsur kesengajaan,”ungkapnya.

Baca Juga:  Nama Ridho Ficardo Akan Jadi Nama Jalan

Ia berharap, MA memutuskan agar KPU Lampung tidak mencoret nama Rifa’i sebagai caleg provinsi Lampung.

“KPU Lampung hanya menindaklanjutinya dan tidak harus mencoret, mengingat ada hal yang meringankan tadi. Tetapi apapun keputusan di MA nanti, baik iya ataupun tidak, kami akan legowo,” pungkasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top