Iklan
Politik

Pimpinan DPRD Mulai Kaji Rekomendasi Pansus Politik Uang

Pansus Politik Uang DPRD Lampung/Net

BANDAR LAMPUNG – Pimpinan DPRD Lampung akan melihat hasil kajian rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) politik uang di Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu.

Sebab, rekomendasi pansus bisa menjadi masukan untuk perbaikan pihak terkait, seperti lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu maupun lembaga lainnya.

Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, menyampaikan bahwa pansus  bekerja sesuai dengan mekanisme dan fakta. Karena,  pansus melihat ada aturan dan mekanisme yang dilanggar.

“Yang pasti rekomendasi ini untuk perbaikan kedepannya,” katanya, Rabu (31/10).

Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui rekomendasi dari hasil pansus tersebut. Sebab, pansus belum pernah menyampaikan perkembangan per-periodenya.

“Rencananya pansus mau menyampaikan hasilnya, jadi kita tunggu dulu hasilnya seperti apa,” ungkapnya.

Baca Juga:  Demokrasi di Lampung Mati Akibat Politik Uang, Rakyat Lampung Ketuk Pintu Langit

Sebelumnya, pansus politik uang DPRD Lampung, akan menggelar rapat internal pada Jumat (2/11) laliu. Rapat ini untuk mensepakati rekomendasi yang akan disampaikan ke pimpinan dewan untuk diparipurnakan.

“Insya Allah hari Jumat ini kita akan menggelar rapat internal dulu untuk menyepakati rekomendasi yang akan diparipurnakan,” kata ketua Pansus politik uang DPRD Lampung, Mingrum Gumay, Senin (29/10).

Rapat internal yang sudah kesekian kalinya digelar oleh pansus politik uang ini, kata Mingrum, untuk memastikan apa yang telah diungkap berdasarkan fakta di Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Ia mencontohkan, pada konstelasi pilgub 27 Juni 2018 lalu adanya indikasi tindak pidana pemilu tentang politik uang dibeberapa kabupaten/kota di Bumi Ruwa Jurai.

Baca Juga:  Bawaslu Tulangbawang Rangkul Polisi Usut Perusak Banner Jokowi

“Jadi apa yang diungkap di RDP akan disampaikan di paripurna untuk menyampaikan yang benar katakan benar, ketika keliru maka katakan keliru, dan saat ada pelanggaran maka sampaikanlah ada pelanggaran. Karena pada prinsipnya semua orang dihadapan hukum itu sama,” ungkapnya.

Dilain sisi, jika ditemukan adanya pelanggaran yang sifatnya berhubungan ke ranah hukum, maka akan diteruskan ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.

“Pansus ini kan sebagai institusi politik, jika ada rekomendasi yang berhubungan ke ranah hukum, maka akan dilanjutkan ke penegak hukum,” tegasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top