Bandar Lampung

Pidsus Kejati Lampung Beneran Tetapkan TSK ke Pejabat BPPRD Lamsel atas Kasus Dugaan Korupsi Kisaran Rp 2 M

Pidsus Kejati Lampung Beneran Tetapkan TSK ke Pejabat BPPRD Lamsel atas Kasus Dugaan Korupsi Kisaran Rp 2 M
Pidsus Kejati Lampung Beneran Tetapkan TSK ke Pejabat BPPRD Lamsel atas Kasus Dugaan Korupsi Kisaran Rp 2 M

Salah satu tersangka pada korupsi pajak minerba yang diduga tak disetorkan ke BPPRD Lamsel. Foto: Tinus Ristanto.

Suluh.co – Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung akhirnya membeberkan penetapan tersangka atau tsk yang dilaksanakan bidang Pidana Khusus [Pidsus] atas kasus dugaan korupsi di tubuh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah [BPPRD] Lampung Selatan [Lamsel].

Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] Kejati Lampung Andrie W Setiawan mula-mula menguraikan bahwa penetapan tsk ini didasarkan atas adanya indikasi perbuatan korupsi atau penyelewengan terhadap pendapatan daerah dari pajak minerba di Kabupaten Lamsel. Dengan sendiri, tingkat penanganan kasus ini berada pada tahap penyidikan.

Tak hanya menetapkan tersangka, Kejati Lampung juga dinyatakan langsung melakukan pelaksanaan penahanan. Proses tersebut menurut Kasi Penkum, telah melalui prosedur yang dimaksudkan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Penahanan tersangka perkara tindak pidana korupsi pendapatan daerah dari pajak minerba kabupaten Lampung Selatan. Hari ini, 22 Desember 2020, bertempat di Gedung Pidsus Kejati Lampung,” ucap Andrie W Setiawan, Selasa siang, 22 Desember 2020.

“[…] telah dilaksanakan penahanan untuk 3 orang tersangka yang masing-masing berinisial Mr [pejabat eselon 4) Ef [ASN), dan SM [TKS],” lanjutnya.

Tim penyidik sambung Kasi Penkum, melakukan penahanan kepada 3 orang tsk di Rutan Way Hui. Pelekatan status tersangka ke 3 orang tadi didasarkan pada sangkaan sejumlah pasal.

“[…] dengan sangkaan Primiair, Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1.

Subsidair Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” beber Andrie dalam keterangan tertulisnya kepada Suluh.co.

Penetapan status penyidikan atas kasus ini pun diuraikan lebih jauh oleh Kejati Lampung. Di antara uraian tersebut, terdapat penilaian atas kerugian negara yang ditimbulkan para tersangka.

Kasi Penkum pun turut menyampaikan indikasi modus atau motif yang diperbuat para tersangka dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi — seperti yang dimaksud penyidik. Para tersangka disebut tidak hanya diduga menyelewengkan dana yang harusnya disetorkan ke BPPRD, melainkan tidak menyetorkan uang yang menjadi pendapatan daerah ke Dinas Pendapatan Lamsel sejak tahun 2017 sampai 2019.

“Modus perbuatan para tersangka yaitu secara bersama-sama menagih pajak minerba dari pihak swasta dengan sistem yang salah dan kemudian tidak disetorkan ke BPPRD dan Dinas Pendapatan Pemkab Lamsel sejak 2017 s/d 2019, yang menyebabkan kebocoran pendapatan daerah kurang lebih Rp 2 miliar,” tandas Andrie.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top