Modus

Petugas Lapas Bandar Lampung Disebut Minta Rp20 Juta untuk CMK

Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Kanwil Kemenkum-HAM Provinsi Lampung Farid Junaedi, mulai melakukan serangkaian pemeriksaan terkait aduan oleh SA atas sejumlah nama petugas yang ditudingnya menerima sejumlah uang, pada Minggu (23/8) kemarin.

SA, seperti dalam aduannya yang didapat Fajar Sumatera— mengaku sebagai seorang keluarga dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau napi pada Lapas Kelas IA Bandar Lampung.

”Lagi proses,” ucap Farid Junaedi kepada reporter Fajar Sumatera, Senin (31/8).

Dalam aduan itu, SA menerakan sejumlah nama petugas yang ditudingnya menerima sejumlah uang. Ada 16 poin aduan yang disampaikan SA.

Dokumen aduan SA ini menyebut, pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang diajukan napi dikenai tarif minimal Rp20 juta. Dari nominal uang itu, ada pembagian yang disebut SA diberikan kepada Kepala Lapas (Kalapas) senilai Rp5 juta, Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) senilai Rp2,5 juta.

“CMK WBP harus siapkan uang minimal Rp20 juta, wajib bayar. Kalapas Rp5 juta, KPLP Rp2,5 juta dan lain-lain,” tulis SA.

Baca Juga:  Disdik dan Inspektorat Diminta Kelola Pengaduan Pungutan dan Sumbangan Sekolah

CMK Narapidana Libatkan Pihak Bapas

Aturan mengenai CMK ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pada Pasal 1 ayat 5 dalam aturan ini disebutkan bahwa CMK adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan setiap narapidana dan anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, CMK, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Adapula aturan yang membahas tentang syarat dan larangan bagi narapidana ketika mengajukan CMK. Pada Pasal 67 disebutkan CMK dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat:

  1. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
  2. masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana;
  3. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
  4. telah menjalani 1/2 dari masa pidananya bagi narapidana;
  5. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
  6. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
  7. telah layak untuk diberikan izin CMK berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.
Baca Juga:  Polres Way Kanan Hadiahi Timah Panas ke Pelaku Ranmor

Pada Pasal 68 ayat 1 disebutkan larangan untuk mengajukan CMK ketika:

  1. narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
  2. terpidana mati;
  3. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
  4. Narapidana yang terancam jiwanya; atau
  5. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

Pasal 68 ayat 2 menyebut narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang tidak diberikan CMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan narapidana yang masa pidananya 5 tahun atau lebih.(RDO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top