Iklan
Politik

Pesisir Barat Antisipasi Dampak Negatif di Tahun Politik

Sosialisasi pencegahan konflik sosial masyarakat, di Gedung BBC, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat/AG/Suluh

PESISIR BARAT -Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta upaya menjaga stabilitas nasional pada tahun politik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) mengantisipasi segala bentuk ancaman, tantangan hambatan dan gangguan yang mungkin timbul pada tahun politik.

Sosialisasi penanganan konflik yang digelar bersama dengan para pemangku dari berbagai unsur masyarakat, pemerintah daerah, Polri, TNI dan Kejaksaan, serta instansi terkait untuk bergandeng tangan, bahu membahu untuk selalu siap siaga dan waspada dalam mengantisipasi segala bentuk dampak negatif di tahun politik.

Acara sosialisasi pencegahan konflik sosial masyarakat ini, berlangsung di Gedung BBC, Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (11/10).

Baca Juga:  Antisipasi Aksi Terorisme di Wilayah Tubaba, Polsek Dan Koramil Giat Patroli

Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, melalui Assisten III Bidang Administrasi Umum, Husni Aripin, mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan sosialisasi penanganan konflik sosial dengan tujuan agar masyarakat bersama pemerintah dan segenap elemen masyarakat berkoordinasi secara harmonis, serta menjaga stabilitas ketahanan dan keamanan di Kabupaten Pesisir Barat.

“Pada awal tahun 2019 mendatang merupakan salah satu prioritas yang harus ditangani dalam hal mengantisipasi dampak -dampak negatif yang mungkin timbul terhadap stabilitas politik serta mencegah adanya konflik sosial di masyarakat, ” ujar Husni.

Lanjutnya, pada tahun 2018 kita berada dalam tahun politik, diawali dengan pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, pemilihan peratin serentak pada tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Barat.

Baca Juga:  Pj. Sekda Pesibar Inspeksi Kehadiran Apel Sore

Sedangkan di awal ditahun 2019 akan dilangsungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten.

“Menyikapi hal tersebut, peran tim penanganan konflik sosial di daerah perlu ditingkatkan, dengan melaksanakan deteksi dan pencegahan dini¬† dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” terangnya.(AG)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top