Panggung

Perempuan Mogok Melawan Penindasan, Wujudkan Kedaulatan

International Women’s Day, 8 Maret 2020

#IfWomenStopTheWordStops

Setiap tahunnya, pada tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia atau International Women’s Day (IWD). IWD merupakan pengakuan politik seluruh dunia terhadap perjuangan perempuan. Namun, tentunya perjuangan perempuan tidak berhenti pada pengakuan. Karenanya, hingga saat ini, perempuan masih dihadapkan pada berbagai bentuk penindasan.

Ideologi patriarki menempatkan perempuan sebagai pihak yang posisinya lebih rendah dari laki-laki, bahkan dianggap sebagai objek ataupun hak milik laki-laki. Hal ini menjadikan perempuan tidak memiliki kuasa dan kedaulatan, bahkan atas dirinya sendiri. Tubuh, pikiran, ruang gerak, dan hasil kerja perempuan menjadi objek dan wilayah kontrol laki-laki. Bukan hanya dalam konteks relasi personal maupun di dalam keluarga, tetapi juga dilanggengkan di dalam struktur sosial masyarakat dan bahkan oleh negara.

Negara yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak perempuan, justru menjadi pihak yang secara aktif melakukan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan, tubuh dan seksualitas perempuan dijadikan objek politik dengan menggunakan dalih agama dan moralitas. Misalnya dalam konteks kebijakan yang mengatur pakaian perempuan, dengan tujuan membangun citra agamis sehingga mendapatkan dukungan publik. Ataupun proses penggerebekkan pekerja seks online oleh politisi di Sumatera Barat dengan menabrak prosedur hukum. Hal ini diperparah dengan menguatnya tidak hanya kelompok fundamentalis, tetapi juga anti-feminis, di mana perempuanlah yang menjadi aktor di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa patriarkis bukanlah pada jenis kelamin, tetapi merupakan sebuah ideologi yang menghegemoni tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan.

Persoalan kontrol terhadap seksualitas perempuan di atas bukanlah faktor tunggal penindasan perempuan. Berbagai identitas perempuan, di antaranya sebagai petani, nelayan, buruh, buruh migran, masyarakat miskin kota, mahasiswa bahkan anak-anak rentan menghasilkan lapisan penindasan. Perampasan sumber-sumber kehidupan perempuan terus terjadi akibat masifnya industri ekstraktif, seperti perusahaan sawit, tebu, maupun proyek infrastruktur pembangunan jalan tol, bandara serta reklamasi pantai, maupun proyek iklim yang semua itu difasilitasi oleh negara melalui kebijakan maupun perjanjian perdagangan bebas. Berbagai Akibatnya, mereka berhadapan dengan alih fungsi lahan, perampasan tanah, penyeragaman bibit, hingga konflik agraria yang mengusir dan meminggirkan perempuan dari sumber-sumber kehidupan.

Baca Juga:  IFJ: Gubernur Lampung Secara Lisan Ancam dan Intimidasi Jurnalis

Dalam situasi penghancuran dan perampasan sumber kehidupan perempuan, perempuan harus mencari alternatif sumber penghidupan di kota hingga menjadi Buruh Migran, dengan sistem migrasi tenaga kerja yang masih mengkomodifikasi perempuan serta lemah dalam aspek perlindungan. Berbagai situasi kekerasan tersebut tidak hanya memberikan dampak yang lebih berat dan berlapis bagi perempuan, tetapi juga semakin menghilangkan kedaulatan, akses dan kontrol perempuan terhadap hidup dan sumber kehidupannya serta berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup dan berpotensi bencana ekologi karena aktivitas peusahaaan ekstraktif yang mengeksploitaisi sumber daya alam dan mengabaikan lingkungan sehat dan berkelanjutan.

Perempuan yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya juga harus berhadapan secara langsung dengan berbagai intimidasi dan tindakan kekerasan. Kriminalisasi terjadi pada perempuan di berbagai konteks, yang berdampak pada ketidakadilan berlapis, termasuk di antaranya stigma dan diskriminasi yang jauh lebih berat daripada laki-laki. Perempuan yang dilekatkan dengan peran penjaga keluarga dan komunitas juga mengalami beban dan ketidakadilan berlapis ketika keluarga, suami atau ayahnya mengalami kriminalisasi. Hal ini sejalan dengan penghancuran demokrasi dalam berbagai bentuk.

Tindakan negara yang semakin represif maupun kebijakan negara yang tidak berpihak pada masyarakat terlebih perempuan. Negara seolah “tuman” memproduksi kebijakan yang tidak diperlukan seperti RUU Ketahanan Keluarga, Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA), dan lain sebagainya, dengan meninggalkan kewajibannya untuk mengesahkan kebijakan yang diperlukan perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, maupun RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Baca Juga:  Unila Bersikap Netral di Kasus Kekerasan Diksar UKM Mahusa

Kedaulatan perempuan hanya akan terwujud dengan melawan berbagai penindasan yang dialami perempuan di berbagai konteks di atas. Maka, 8 Maret bukanlah sekedar peringatan, melainkan perjuangan yang masih harus terus dilakukan. Momentum ini juga bagian dari perjuangan internasional dalam perjuangan kolektif perempuan dalam mewujudkan kedaulatan perempuan dalam berbagai konteks kehidupan. Selama ini, perempuan telah melakukan perjuangan dengan berbagai cara. Namun dengan menguatnya penindasan yang dialami perempuan, maka mogok adalah sebuah pilihan logis. Cukup sudah perempuan terus dipinggirkan dan dibungkam.

Pada IWD tahun 2020 ini, perjuangan perempuan itu dilakukan dengan “AKSI MOGOK PEREMPUAN: Melawan Penindasan, Mewujudkan Kedaulatan” Aksi mogok tahun ini, dilakukan karena pemerintah ingkar janji untuk memajukan kesetaraan, keadilan, pembangunan dan perdamaian untuk semua perempuan. Hak untuk mogok adalah hak asasi manusia yang diakui. Pemogokan juga taktik untuk memupuk, menghidupkan kembali, dan memperkuat solidaritas lintas isu. Ini adalah sebuah gerakan global untuk menghapus penindasan struktural, dengan melawan patriarki, neo-liberalisme, globalisasi Kapitalisme, militerisme, dan fundamentalisme.

Untuk itu, kami dari Aliansi Perempuan Lampung Menggugat menyatakan tuntutan bersama kepada aktor negara dan menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Lampung untuk bersama-sama:
1. TOLAK Omnibus Law RUU CILAKA & Politik Upah Murah
2. TOLAK RUU Ketahanan Keluarga
3. SAHKAN RUU Penghapuasan kekrasan Seksual (PKS)
4. SAHKAN RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
5. SAHKAN RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)
6. Jangan hambat kebebasan pers
7. Hentikan intervensi negara terhadap hak privat warga negara
8. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan sistematis terhadap perempuan
9. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis
10. Hentikan upaya negara untuk memberikan karpet merah kepada korporasi perusak lingkungan hidup dan merampas ruang hidup perempuan
11. Hentikan pelanggran HAM, kriminalisasi terhadap perempuan, kelompok marginal dan kelompok minoritas lainnya
12. Usut tuntas pelanggran HAM termasuk yang duduk di dalam lingkaran kekuasaan
13. Wujudkan reforma agraria sejati dan adil gender
14. Nasionalisasi aset strategis di bawah kontrol rakyat
15. Kesehatan gratis untuk perempuan
16. Hentikan politik identitas dan perempuan sebagai alat politik oligarki
17. Bangun sistem kebijakan pencegahan kekerasan berbasis siber, perusahaan media, dan lembaga profesi jurnalis yang ramah perempuan, adil gender, dan berperspektif korban
18. CABUT KEPMENAKER NO. 260. Tahun 2015 yang mendiskriminasi hak perempuan buruh migran, serta terbitkan aturan pelaksana UU. No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
19. Bangun sistem kerja dan advokasi gratis bagi perempuan buruh migran, bentuk Lembaga Terpadu Kabupaten dan Revitalisasi BLK untuk Pekerja Migran Indonesia
20. Hentikan represifitas militer yang berdampak terhadap perempuan dan anak di Papua.
21. Stop kriminalisasi dan bebaskan buruh/rakyat sipil yang memperjuangkan keadilan demokrasi.(*)

Baca Juga:  BEKraf Mulai lirik Perfilman Lampung
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top