Modus

Penyuap Bupati Lampura, Hendra Wijaya Saleh & Chandra Safari Hanya Dituntut 2 Tahun  

Hendra Wijaya Saleh (berkemeja putih) duduk bersama istrinya di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (20/1)/Tommy Saputra

BANDAR LAMPUNG – Jaksa KPK menuntut Hendra Wijaya Saleh, dengan pidana penjara selama 30 bulan dan didenda sebanyak Rp200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 6 bulan.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa KPK, Hendra Wijaya Saleh sebagai kontraktor telah menyuap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dengan total Rp850 juta.

Yang mana uang tersebut diberikan kepada Agung Ilmu Mangkunegara melalui Kadis Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri dan Raden Syahril, paman Agung Ilmu Mangkunegara sekaligus orang kepercayaan.

Hal ini diungkapkan Jaksa KPK, Ikhsan Ferdinand saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis (6/2).

Baca Juga:  Ketua DPRD Lamteng dan Rombongan Ditahan KPK

Atas tuntutan ini, Hendra Wijaya Saleh menyiapkan nota pembelaan. Permintaannya tersebut akan digelar dalam sidang lanjutan yang diketuai majelis hakim Novian Saputra pada pekan depan.

Status Hendra Wijaya Saleh sebagai kader DPD NasDem Lampung Utara ini sudah pernah terungkap saat Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Taufik Hidayat dan Raden Syahril menjadi saksi.

Saat itu, majelis hakim mengkonfirmasi tentang status Hendra Wijaya Saleh dan dikonfrontir kepada Agung Ilmu Mangkunegara dan Taufik Hidayat. Sebab, Agung Ilmu Mangkunegara adalah Ketua DPD NasDem Lampung Utara.

Untuk menguatkan lagi, Hendra Wijaya Saleh tercatat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Lampung Utara dalam Pemilu 2019 dari Partai NasDem.

Baca Juga:  Ridho Memohon Restu Sebelum Pencoblosan

Hendra Wijaya Saleh sebagai orang kelima dari Partai NasDem di dalam lembaran KPU Lampung yang ditetapkan pada 9 Agustus 2018. Dalam surat tersebut, tercatat : Ketua KPUD Lampung Utara; Hi. Marthon SE, Anggota; Drs. Marswan Hambali, Tedi Yunada SH, Aprizal Ria dan Mad Akhir S.Pd.

Sebelumnya, Jaksa KPK juga menuntut Chandra Safari, penyuap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, dengan pidana penjara selama dua tahun dengan denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Pemilik CV Dipasanta Pratama ini dituntut karena melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini diungkapkan Jaksa KPK, Taufiq Ibnugroho di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis (6/2).

Baca Juga:  Kapolres Tanggamus Alfis Suhaili Pisah Sambut Bersama Jajaran

Menanggapi tuntutan tersebut, Chandra Safari ingin menyampaikan nota pembelaan di hadapan majelis hakim yang diketuai Novian Saputra.

“Minggu depan, agenda sidang lanjutan adalah pembacaan nota pembelaan dari terdakwa,” ujar Novian Saputra.(RDO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top