Iklan
Politik

Penyelenggara Pemilu Kecolongan, KPK Diminta Ikut Audit Dana Arinal-Nunik

Skema kucuran dana/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Akademisi Universitas Lampung (Unila) Budiono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui akuntan publik untuk mengaudit dan mengumumkan hasil dana kampanye para pasangan calon gubernur – wakil gubernur pada pilgub 2018.

Hal ini untuk menjawab pertanyaan publik terkait dugaan bahwa Vice Presiden PT Sugar Grup Company (SGC), Purwanti Lee telah menggelontorkan dana sebesar Rp31 miliar untuk paslon nomor urut tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik).

Pasalnya, dana dengan angka fantastis itu untuk pembelian 900 ribu sarung kain dan 650 ribu kerudung guna dibagikan ke masyarakat.

Padahal, berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal itu termasuk menyumbang dana kampanye kepada palson melebihi ketentuan yang telah ditentukan.

Baca Juga:  Menuju Pileg, PKPI Targetkan Kader Menang Disetiap Dapil

Batas maksimal sumbangan yang diperbolehkan dari parpol, dan perushaan atau pengusaha di luar pemerintah sebesar Rp750 juta. Sedangkan batas maksimal sumbangan dari perseorangan Rp75juta.

“Kalau informasi dari masyarakat ini benar maka harus ditindaklanjuti, jangan pasif atau menunggu usai kampanye untuk mengauditnya atau menunggu laporan dari masyarakat. Karena, sudah pasti sebuah koorporasi mempunyai maksud dan tujuan memberikan sumbangan dana itu untuk salah satu paslon di pilgub,” katanya, Jumat (1/6).

Bila perusahaan menyumbang melebihi kententuan ini memunculkan pertanyaan sendiri bagi masyarakat. Apakah ini dana  hasil penggelapan pajak atau lainnya

“Tetapi kan harus diliat dulu dan jangan pasif,” ucapnya.

Selain itu, saat disinggung apakah para penyumbang yang melebihi batas ketentuan ini terkena pidana, ia mengatakan sebaiknya menunggu perkembangan selanjutnya.

Baca Juga:  Gunadi Ibrahim Langgar Perintah DPP Gerindra

“Artinya kalau memang ada aturannya dan terdapat calon yang didiskualifikasi karena mendapat sumbangan secara berlebih. Kemudian penyumbangnya kita serahkan kepada lembaga yang bergerak dibidang itu untuk menelusuri aliran danna tersebut,” ungkapnya.

Ia menyayangkan, para lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu hingga pihak eksternal, PPATK, Direktorat pajak, lambat dalam menindaklanjuti informasi dari masyarakat.

“Walaupun PPATK sempat mengatakan ada aliran dana tidak jelas, tapi ya hanya sekedar mengungkap saja. Seharusnya PPATK juga menyampaikannya ke publik agar masyarakat bisa mengetahui kejelasannya. Biar masyarakat bisa menilai bahwasanya ada perusahaan yang diindikasi memberikan dana berlebihan ke salah satu paslon,” ucapnya.

Meski audit hanya bisa dilakukan setelah kampanye, Ia berharap, pengauditan dana kampanye paslon dilakukan secara independen.

Baca Juga:  KPK Bawa Bupati Lampung Utara

Jika terbukti adanya dana yang dikeluarkan diluar peraturan UU, maka para penyelenggara pemilu ini bisa melakukan diskualifikasi terhadap paslon tersebut.

“Kita juga berharap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bisa memantau pengauditan tersebut,” tandasnya.(NN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top