Bandar Lampung

Penyandang Disabiltas Baru 30 Persen Bekerja di Perusahaan Kota Bandar Lampung

Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung, Muhammad Kabul/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Mayoritas perusahaan bersekala besar di Kota Bandar Lampung, belum menampung hak penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan.

Padahal, penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk bekerja di perusahaan, sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandar Lampung, Muhammad Kabul, menerangkan, pada UU 8 tahun 2016 pasal 53 ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai.

“Paling tidak dari 100 pegawai harus ada 1 pegawai dIsabilitas. Kami akan terus perjuangkan hal itu untuk mereka. Sebab mereka juga punya hak yang sama untuk bisa bekerja,” ujar saat ditemui diruang kerjanya, Senin (27/8).

Baca Juga:  Dubes Kerajaan Maroko Nilai Lampung Layak Mendapatkan Investasi

Sementara, hasil pendataannya hanya 30 persen dari sekitar 300 perusahaan bersekala besar yang berkenan mempekerjakan penyandang disabilitas.

“Kita sedang mendata ulang sembari mengingatkan perusahaan-perusahaan sekala besar memperkerjakan pegawai penyandang disabilitas,” kata dia.

Kabul menuturkan, ketika seorang disabilitas sudah diterima jenis, pekerjaan yang diberikan harus tidak memberatkan keterbatasan dari penyandang disabilitas.

“Artinya sesuai dengan kondisinya. Yakinlah mereka juga mampu melakukan pekerjaannya dengan baik,” ucapnya.

Selama ini, pihaknya sudah mulai menjembatani agar lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan. Seperti menempatkan pekerja disabilitas di UKM Batik Gabofira setelah sebelumnya menjalani pelatihan terlebih dahulu.

“Tahun kemarin pun kita sudah memberikan sertifikat kemampuan bekerja pasca pelatihan kepada 30 penyandang disabilitas. Kita pun dorong para penyandang disabilitas untuk dapat mendaftarkan kartu AK1 atau kartu kuning di Disnaker. Sehingga bisa kita tempatkan di perusahaan-perusahaan,” ucap Kabul.

Baca Juga:  Ceramahi Hakim dengan Hadist, Khamamik Berharap Dibebaskan

Pada dasarnya, lanjut dia, kalangan disabilitas ingin bekerja secara mandiri sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. “Kita menargetkan hak penyandang disabilitas mendapat pekerjaan bisa sesuai Undang-Undang. Karena mereka juga mampu bekerja,” tukasnya.(AJ)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top