Politik

Penyandang Disabilitas Mental Bisa Salurkan Hak Pilih

Disabilitas mental (gangguan kejiwaan)/Ist

GEDONGTATAAN – Ketua KPU Pesawaran Aminudin menyatakan semua warga negara berhak memberikan suaranya di ajang Pilkada 2018 ataupun Pemilu 2019. Itu berlaku pula bagi orang gila (disabilitas mental).

“Karena orang sakit kan sifatnya dinamis. Bisa saja pada saat kita data dia mengalami gangguan jiwa. Dan, ketika hari pemilihan orang tersebut telah dinyatakan sudah sehat. Makanya akan tetap kita data juga,” kata Aminudin, Rabu (21/2).

Untuk itu, guna menghasilkan Data Pemilih Sementara (DPS) yang baik, KPU Pesawaran melakukan pemantapan terhadap operator Panitia Pemilahan Kecamatan (PPK).

“Kita juga sudah melakukan pendekatan terhadap para PPK agar dapat melakukan verifikasi DP4 dengan baik, sebelum dimasukkan kedalam DPS,” ucapnya.

Sebab, kata dia, masih ada sejumlah persoalan terkait data pemilih, khususnya dalam hal peningkatan partisipasi pemilih.

Baca Juga:  Bulan Ini Pansus Politik Uang Gelar Hasil RDP

“Saya memang masih menemukan banyak tentang data pemilih yang tidak sesuai dengan TPS, misalnya ada satu keluarga tapi milihnya justru beda TPS. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dan butuh solusi, agar jumlah partisipasi pemilih kita dapat meningkat,” ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan, bagi masyarakat penyandang disabilitas mental masih bisa mengikuti Pemilu dengan catatan harus ada rekomendasi dari tenaga medis.

“Ya, memang ada dinamika terkait adanya orang yang mengalami disabilitas mental bisa mengikuti pemilu. Memang pada dasarnya bisa, tapi itu harus ada rekomendasi dari dokter tentang kondisi orang tersebut yang dinyatakan sehat dan sembuh,” ungkapnya.

Menurutnya, pada peraturan KPU memang seluruh warga negara berhak untuk ikut Pemilu, tapi hal itu tentunya harus mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.

Baca Juga:  PMII Bandar Lampung Ajak Mahasiswa Sikapi Pilkada Sehat

“Semua warga negara, terutama di atas umur 17 tahun kan memang harus mendapatkan hak memilihnya. Makanya walaupun ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa tetap kita data, sebab kami tidak ingin menghilangkan haknya,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU juga tengah melakukan pendataan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan juga Lapas Anak yang berada di Tegineneng.

“Saat ini kita juga masih melakukan verifikasi data untuk di Rumah Sakit Jiwa dan Lapas anak, sebab, kami ingin seluruh data pemilih yang ada telah sesuai dengan dilapangan, makanya bukan hanya masyarakat yang ada di desa saja yang kita data tapi juga di Rumah Sakit Jiwa dan Lapas anak juga kita data, agar bisa menyampaikan suaranya pada saat pemilu,” tambahnya

Baca Juga:  Empat Anggota DPRD Pesisir Barat Resmi di PAW

Dijelaskannya, pemutakhiran data pemilih memang merupakan tahapan pemilu yang paling panjang waktunya. “Memang proses mutarlih ini prosesnya paling panjang waktunya pada tahapan pemilu, sebab kaitannya dengan hak memilih. Bahkan menjelang hari pemilihan juga masih tetap kita lakukan mutarlih,” jelasnya.(MH/PS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top