Politik

Penjara 3 Tahun Menanti Bagi Pelaku Politik Uang

Politik uang/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG –  Hukuman penjara tiga tahun mengintai masyarakat, jika menerima money politic (politik uang) dari tim pemenangan pasangan calon dan tidak melaporkan ke Panwas.

Hal ini ditegaskan oleh Ikhsan Kurniadi Ketua Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Lampung, menyikapi pemberitaan di media masa terkait penangkapan terduga pelaku politik uang, yang dilakukan oleh tim pemenangan paslon nomor urut 3.

Ikhsan mengatakan masyarakat perlu berhati-hati menjelang hari pencoblosan, semakin marak terjadinya politik uang. Baru-baru ini, Panwas di beberapa kabupaten menerima laporan dugaan money politic yang dilakukan oleh paslon nomor tiga.

“Masyarakat harus berhati-hati, jangankan pemberi, penerima pun akan mendapat sanksi yang sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” katanya.

Baca Juga:  Kasus Politik Uang, Bawaslu Bisa Merujuk kasus Sengketa di Waringin Barat

Tak tanggung-tanggung, ancaman hukumannya pun berupa hukuman pidana penjara paling singkat 36 bulan atau 3 tahun dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun dengan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Jangan gara-gara diiming-imingi uang Rp100 ribu. Penerima dipenjara tiga tahun,” kata dia.

Ikhsan menjelaskan lembaga yang ia pimpin telah menyiapkan relawan pemantau pemilu di setiap TPS.

Relawan ini bertugas untuk memantau dugaan pelanggaran pilgub, termasuk menelusuri pemberi dan penerima money politic di daerah.

“Saya ingatkan kepada masyarakat Lampung tidak menerima uang dari paslon. Karena kita sudah sebar relawan pemantau pemilu di setiap desa di 15 kabupaten/kota, yang 24 jam patrol keliling. Mereka nantinya siap melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk penerima dan pemberi money politic,” kata dia.

Baca Juga:  Masih Ada Ribuan Data Pemilih Ganda di Waykanan

Ikhsan melanjutkan, jika ada masyarakat yang sudah terlanjur menerima money politic, sebaiknya melapor ke Panwas atau ke relawan pemantau pemilu.

“Hati-hati mayarakat yang menerima monec politik dari salah satu paslon. Sebab dapat dipidana tiga tahun penjara, namun jika masyakat Lampung melaporkan pemberitahuan ke Panwas atau Gakkumdu tidak dikenai sanksi. Karena telah bantu penyelengara melaksakan pilkada bersih tanpa money politic,” katanya.(BW)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top