Iklan
Bandar Lampung

Penggusuran Lahan Pasar Griya Sukarame Terus Menuai Kecaman

Penggusuran Kampung Pasar Griya Sukarame/suluh

BANDAR LAMPUNG – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggusur Pasar Griya Sukarame terus menuai kecaman.

Pasalnya, puluhan kepala keluarga yang telah menempati lokasi itu bertahun-tahun kehilangan tempat tinggal.

Ketua Front Muda Nahdliyin Een Riansyah, menyatakan, pada Sabtu 21 Juli 2018 tepat di belakang kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Pemkot Bandar Lampung mengerahkan satuan polisi pamong praja untuk menggusur Pasar Griya, pun sempat terjadi bentrokan antar petugas dan warga yang dibantu para aktivis.

Menurut Een, Pasar Griya telah ada sejak tahun 1999 ini, menjadi tempat warga Pasar Griya untuk mencari rezeki dan bertempat tinggal.

Namun, semenjak penggusuran yang dilakukan Pemkot Bandar Lampung sekitar 100 kepala keluarga terancam kehilangan tempat tinggal.

Baca Juga:  Puluhan Warga Eks Pasar Griya Menuntut Hak di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang

“Padahal, tempat tinggal adalah kebutuhan mendasar bagi manusia, dan hal ini diamanatkan oleh konstitusi bahwa negara/pemerintah berkewajiban mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Seperti janji-janji yang acap kali mereka lontarkan dalam kampanye, Mensejahterakan Masyarakat,” ungkap Een, Senin (23/7).

Aktivis muda ini menyatakan, sudah sepatutnya para pemangku kebijakan mengetahui, memahami dan menghayati kehidupan masyarakat sebagai aspek pokok dalam memutuskan suatu kebijakan. Agar masyarakat benar-benar merasakan dampak positif dari kebijakan yang diambil.

“Alih-alih melakukan perubahan yang mengatasnamakan pembangunan, pemerintah seringkali mengesampingkan aspek yang lebih penting, yakni kemanusiaan,” ungkapnya.

Peristiwa penggusuran Pasar Griya Sukarame lanjut dia, merupakan contoh nyata bahwa program pembangunan yang diwacanakan Pemkot Bandar Lampung, telah mengesampingkan rasa kemanusiaan. Belasan korban luka-luka dari warga dan aktivis yang mencoba mempertahankan pasar griya untuk meminta solusi yang terbaik bagi masyarakat.

Baca Juga:  Dinas PU Bandar Lampung Tunda Pemagaran Kampung Pasar Griya

“Tindakan kekerasan yang dilakukan Satpol-PP PP atas nama apapun tidak dapat dibenarkan,” imbuhnya.

Menurutnya, tentunya hal ini tidak akan terjadi jika para pemangku kebijakan memegang teguh kaidah politik para ulama nusantara.

“Bahwa setiap kebijakan yang diambil semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat, tidak lebih,” ungkapnya.

“Terlebih lagi sudah terlalu banyak dari kita yang latah mengatakan bela rakyat, hidup rakyat dan lain sebagainya yang mengatasnamakan rakyat,” tambahnya.

Namun lanjut Een, ketika dihadapkan dengan persoalan yang nyata dari persoalan yang dihadapi rakyat, mereka bungkam. Untuk itu Front Muda Nahdliyin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tanggap dalam merespon setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

“Di tahun ini penggusuran Pasar Griya merupakan peristiwa kelam yang terjadi di Kota Bandarlampung, dan jika hal ini dibiarkan begitu saja bukan tidak mungkin terjadi diberbagai daerah lainnya di Kota Bandarlampung,” paparnya.(LS/AJ)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top