Iklan
Daerah

Penggunaan Anggaran Pemkab Tulangbawang masuk Pengawasan KPK

kiri-Bupati Tulangbawang Winarti, bersama Ketua Tim Satgas Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Ketua Tim Satgas Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Dian Patria/MR

MENGGALA – Inspektorat Tulangbawang meminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemkab setempat, agar segera menyerahkan laporan dokumen, berkas berkas administrasi dari hasil realisasi baik program pembangunan yang sudah dikerjakan ataupun anggaran yang telah di realisasikan pada tahun anggaran 2019 ini.

Inspektur Inspektorat Tulangbawang Pahada Hidayat, mengatakan jika dalam waktu dekat ini dirinya akan fokus terhadap penginfutan data data mengenai dokumen dan berkas administrasi dari hasil program pembangunan ataupun anggaran termasuk hasil dari pekerjaan seluruh Kepala OPD di dalam Pemerintah Kabupaten Pemkab Tulangbawang.

Pasalnya, menurut Pahada, sesuai dengan saran serta aturan Korsupgah KPK RI jika mulai saat ini tim KPK RI selain akan mengawasi penggunaan anggaran Pemkab Tulangbawang secara transparan dan detail.

Baca Juga:  Tim Pertamina Ajak Pengungsi Jaga Kesehatan dan Ikut ceriakan Anak-anak

“Juga kita akan dinilai setiap enam bulan sekali,  dan mengingat saat ini sudah masuk dalam penilaian semester satu maka semua program pembangunan,  anggaran termasuk hasil hasil kerja dan juga sistem pengelolaan keuangan yang kita gunakan dokumen nya harus segera saya upload dan kirim laporan ke KPK RI guna dinilai dan pantau,” katanya, Kamis (4/7).

Apalagi Pahada menerangkan didalam tahun ini Pemkab Tulangbawang akan mengejar peringkat tiga besar dalam hal laporan dokumen baik anggaran APBD Pemkab Tulangbawang ataupun sistem dari hasil kerja seluruh Kepala OPD Pemkab Tulangbawang di KPK RI dengan predikat terbaik Integrigatsi KPK tingkat Provinsi Lampung.

Karena Lanjut Pahada dalam tahun lalu Pemkab Tulangbawang berhasil meriah lima besar di dalam penilaian tim KPK RI dalam hal pencegahan tindak korupsi dan Integrigtasi tingkat Provinsi Lampung.

Baca Juga:  Pastio Batok Pring & Papringan Pringsewu Berbagi Nasi Bungkus Gratis

“Sebab kalau kita masuk tiga besar artinya tata cara pengelolaan  keuangan APBD Pemkab Tulangbawang sangat baik begitu juga dengan sistem yang kita terapkan berhasil sehingga kita bukan saja sebatas melakukan pencegahan terhadap korupsi akan tetapi tingkat tindakan korupsi di pemerintahan Tulangbawang berkurang atau menurun dengan drastis,” terangnya.

Oleh sebab itu Pahada menjelaskan guna mencapai hal tesebut supaya Pemkab Tulangbawang meriah predikat sebagai wilayah yang bebas akan tindakan korupsi dan Integrigtasi dari KPK RI.

Maka semua proses Sambung Pahada kshususnya dalam hal penginfutan laporan data dokumen dokumen maupun berkas administrasi seluruh OPD agara segera di percepat segera di serahkan dan di Upload sesuai aturan.

“Karena kami tidak akan bisa melaporkan semua hal tersebut ke KPK RI apalagi melakukan penginfutan data untuk di Upload apabila kepala OPD belum memberikan laporan mengingat semua laporan dokumen dan berkas administrasi ada di masing masing admin kepala OPD Pemkab Tulangbawang,” jelasnya.

Baca Juga:  Zainudin Hasan Resmi Menjadi Tersangka Kasus Suap Infrastruktur

Jadi oleh karena itu Pahada menambahkan mulai saat ini seluruh Kepala OPD Pemkab Tulangbawang di minta agar mempercepat proses penyerahan dokumen dokumen maupun berkas administrasi dari hasil pekerjaan masing masing.

“Karena pada intinya siapa yang paling cepat mengupload dokumen maka itu terbaik artinya wilayah tersebut tertib jadi saya minta semua kepala OPD agar bekerja sama dengan baik dan sesuai komitmen dalam mewujudkan hal ini demi kemajuan kabupatenTulangbawang,” pungkasnya.(MR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top