Modus

Penegak Hukum Diminta Periksa Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto

Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto/Net

BANDAR LAMPUNG – Akademisi Hukum Unila, Tisnanta, menilai Aparatur Penegak Hukum (APH) harus menindaklanjuti kabar beredarnya nama Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, terkait dugaan suap fee proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

“Kalau nama Nanang sudah terucap di pengadilan dan aparat hukum tidak berindak, kan jadinya lucu. Artinya ada apa dengan APH ini,” kata Tisnanta, Kamis (1/11).

Jika dalam penelusuran itu, Plt Bupati Lampung Selatan ini mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu kurang dari 30 hari, maka masuk kedalam gratifikasi. Tetapi, kalau lebih dari 30 hari  terhitung sejak menerima hingga mengembalikan, maka masuk dalam tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Nasib Politisi PAN Wahyu Lesmono Tunggu Putusan Zainudin Hasan

“Dalam UU korupsi itu, kalau dia menerima dan dikembalikan kurang dari 30 hari, maka masuk gratifikasi dan tidak terkena jeratan hukum. Tetapi, kalau lebih dari 30 hari mengembalikan, maka uangnya itu bisa menjadi barang bukti,” tegasnya.

Jika permasalahan ini termasuk dalam gratifikasi, maka ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberi sanksi administratif ke Plt Bupati Lampung Selatan ini. karena, ia menilai Nanang telah melanggar secara etik.

“Menurut saya Mendagri harus melakukan tindakan administratif, paling tidak memberikan surat teguran. Karena proses pengembalian ini pasca adanya OTT, coba kalau tidak, maka kemungkinan uang itu tidak akan dikembalikan,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan adanya beberapa kali OTT, para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar membangun sistem pemerintahan bersih di Lampung yang dimulai dengan adanya keterbukaan.

Baca Juga:  PAN Lampung Beri Pendampingan Hukum Kasus OTT Bupati Lampung Selatan

“Meski selama ada pemerintahan pasti selalu ada tipu muslihat dan koprupsi, tetapi harus ada perubahan yang menjadi kata kuncinya keterbukaan. Misalnya dengan mengumumkan pekerjaan infrastruktur yang selama ini menjadi ladang korupsi. Kemudian, merubah sistem tender kurung atau jatah-menjatah menjadi adanya keterbukaan melalui sistem online,” pungkasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top