Ekonomi

Pemprov Teken Kontrak Kerjasama Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat/LS

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung membahas penawaran Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi South East Sumatera (WK-SES) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, guna meningkatkan peran serta daerah melalui kepemilikan PI tersebut akan di lakukan kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi.

Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Permen ESDM 37 Th 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada wilayah kerja gas dan minyak bumi.

“Pembentukan BUMD pengelola PI 10% dilaksanakan dengan dua pilihan yaitu pembentukan BUMD baru atau pembentukkan anak perusahaan dari BUMD yang sudah ada dan kepada Dinas Pertambangan dan Energi segera melakukan check list tahapan persiapan PI 10% dengan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan PI 10% agar Biro perekonomian Setda Provinsi Lampung dapat melakukan analisis pembentukkan badan usaha baru atau anak perusahaan dari BUMD yang sudah ada,” kata Taufik, Jumat (11/5).

Baca Juga:  Pemprov Lampung dan Kementerian Kominfo RI Respon Perkembangan Revolusi Industri 4.0

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini memiliki 3 BUMD yaitu PT. BPD Lampung (Perbankkan), PT. Lampung Jasa Utama (Aneka Utama), dan PT. Wahana Rahardja (Aneka Usaha).  Adadua alternatif dalam mempersiapkan BUMD yang sesuai dengan amanat Permen ESDM 37 tahhn 2016 yaitu membentuk BUMD baru dengan mekanisme penetapan melalui Peraturan Daerah dan membentuk anak perusahaan yang khusus pada bidang usaha PI pada BUMD Pemerintah Provinsi Lampung yang sudah ada saat ini.

“Untuk itu diharapkan kepada satker terkait segera membentuk Tim percepatan Pelaksanaan Participating Inerest (PI) 10% mengingat wilayah kerja minyak dan gas bumi south east sumatera (SES) terdapat pada wilayah administrasi Provinsi Lampung, kabupaten lampung timur dan Provinsi DKI Jakarta, sesuai aturan yang berlaku maka perlu segera dilakukan penjajakan dengan kabupaten Lampung Timur dan Provinsi DKI Jakarta agar terciptanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam MOU bersama,” ujar Taufik.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top