Iklan
Bandar Lampung

Pemprov Lampung Telurkan 2 Dinas Baru

Pemprov Lampung bersama dengan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah/LS

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengkaji rencana perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung.

Pengkajian tersebut dibahas Pemprov Lampung bersama dengan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (19/7).

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto saat memimpin rapat mengatakan bahwa perubahan nomenklatur itu juga untuk mendukung dan menyesuaikan dari visi dan misi Gubernur Arinal dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim.

Baca Juga:  Wagub Minta Korpri Tidak Terjebak Egosektoral

“Masing-masing daerah di Indonesia memiliki potensi dan persoalan yang berbeda-beda, ini bagaimana Provinsi Lampung pada perangkat daerahnya terarah untuk fokus dalam membangun potensi yang ada,” ujar Fahrizal.

Seperti perubahan nomenklatur pada Dinas Perkebunan dan Peternakan menjadi dua instansi yakni Dinas Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Dinas-dinas ini harus fokus terhadap tujuannya, Peternakan harus dipisah sehingga menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ini juga untuk mendukung program bapak Gubernur untuk menjadikan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional,” katanya.

Masih kata Fahrizal, selain Dinas Perkebunan dan Peternakan, bahwa akan ada juga beberapa instansi yang akan dilakukan penataan sehingga tugas dan fungsinya sesuai dan efisien serta fokus terhadap pengelolaan bidangnya.

Baca Juga:  BPJS Hentikan Kerjasama dengan RS Imanuel Bandar Lampung

“Para perangkat daerah harus benar-benar fokus untuk menangani pada bidangnya masing-masing,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Makmur Marbun mengatakan perubahan nomenklatur perangkat daerah ini dilakukan agar para instansi tersebut fokus pada penanganan tugasnya dan juga agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.

“Prinsipnya kita harus satu visi, agar tahu kekuatan pada perangkat daerah ini kemana,” ujar Makmur.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top